MUI dan Muhammadiyah Tegaskan Tidak Terlibat dalam Isu Pemakzulan Wapres Gibran

Kuatbaca - Berita mengenai dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini beredar luas, memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat. Namun, Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa baik MUI maupun Muhammadiyah tidak terlibat dalam urusan politik praktis, apalagi mendukung pemakzulan seorang pejabat negara.

MUI dan Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Dalam klarifikasinya, Anwar Abbas menyampaikan bahwa kedua organisasi besar tersebut tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang berkaitan dengan masalah pemakzulan Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah berfokus pada peran mereka sebagai organisasi yang mengawal kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk terjun dalam isu politik atau mengatur jalannya pemerintahan.

Anwar menjelaskan, politik praktis adalah urusan para politisi dan partai politik yang ada di Senayan, bukan menjadi wewenang atau tanggung jawab MUI dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tidak salah paham dan mengaitkan kedua organisasi tersebut dengan aksi-aksi politik yang tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan mereka.

Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Menurut Anwar, fokus utama MUI dan Muhammadiyah adalah mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang terkandung dalam Pancasila. MUI dan Muhammadiyah, lanjutnya, berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik oleh Presiden maupun Wakil Presiden, dapat menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Organisasi-organisasi ini, kata Anwar, lebih mengutamakan peran mereka dalam memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa melalui pengawasan terhadap kebijakan yang menyentuh kepentingan umat dan bangsa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama dan konstitusi negara.

Desakan Pemakzulan Gibran dan Keterlibatan Purnawirawan TNI

Kabar yang menyebutkan bahwa MUI dan Muhammadiyah terlibat dalam desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran berawal dari pernyataan Letjen TNI (Purn) Suharto dalam sebuah diskusi di acara televisi. Suharto menyebut bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI sempat bertemu dengan tokoh-tokoh dari MUI dan Muhammadiyah, termasuk Habib Rizieq Shihab, untuk membahas masalah politik terkini, salah satunya terkait pemakzulan Gibran.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sendiri telah mengeluarkan sejumlah tuntutan terhadap pemerintahan saat ini, termasuk mendesak penggantian Wakil Presiden. Mereka menandatangani surat yang berisi 8 poin penting terkait kebijakan pemerintahan dan mengkritik beberapa isu strategis, seperti proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pengelolaan pertambangan, dan tenaga kerja asing.

Namun, meskipun pernyataan Suharto menarik perhatian, Anwar Abbas menegaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak terlibat dalam dukungan terhadap tuntutan pemakzulan tersebut. Menurutnya, organisasi keagamaan ini tidak memiliki kepentingan dalam urusan politik praktis, apalagi memihak pada desakan tertentu.

Sebagai dua organisasi besar di Indonesia, MUI dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan agar kebijakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang telah dijunjung tinggi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anwar Abbas kembali menekankan bahwa posisi mereka sebagai lembaga yang mengawasi kebijakan bukan berarti mereka terlibat dalam politik praktis.

Fokus mereka adalah memastikan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mengakomodasi kebutuhan rakyat dan menciptakan suasana kehidupan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. MUI dan Muhammadiyah akan terus mendampingi pemerintah dalam hal ini, namun tidak akan terlibat dalam perdebatan politik yang melibatkan pemakzulan atau pergantian pejabat negara.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari sejumlah mantan jenderal, laksamana, dan marsekal memang telah mengeluarkan sebuah surat terbuka yang berisi 8 tuntutan terhadap pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari perubahan UUD 1945, penghentian proyek-proyek strategis yang merugikan masyarakat, hingga pengusulan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut juga mencatat adanya keprihatinan terhadap masalah-masalah tertentu dalam pemerintahan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan bangsa.

Namun, meskipun forum ini mengeluarkan tuntutan tersebut, MUI dan Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam gerakan ini. Anwar Abbas kembali menegaskan bahwa urusan politik praktis adalah ranah para politisi dan bukan menjadi tugas atau wewenang organisasi keagamaan yang lebih fokus pada pengawasan kebijakan pemerintah demi kepentingan umat.

MUI dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, tetap menjaga jarak dari praktik politik praktis. Hal ini mereka lakukan untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu membimbing masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Dalam kondisi politik yang terus berkembang, kedua organisasi ini berusaha tetap menjadi pengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas negara.