1. Prabowo Targetkan Penutupan 700 BUMN hingga Desember 2026Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan hingga 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terus mengalami kerugian hingga akhir 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan merampingkan jumlah perusahaan milik negara.Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berlangsung di JIEXPO, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Pemerintah ingin memastikan perusahaan negara yang dipertahankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak terus membebani keuangan negara.2. Pemerintah Telah Merampingkan Ratusan Perusahaan Pelat MerahPrabowo menjelaskan, pemerintah sebelumnya memiliki sekitar 1.074 BUMN. Jumlah tersebut kemudian dikurangi melalui proses konsolidasi, penutupan, dan perampingan perusahaan yang dianggap tidak lagi efektif dalam mendukung kinerja badan usaha milik negara.Hingga Oktober 2026, jumlah perusahaan yang telah ditutup atau dikonsolidasikan disebut mencapai sekitar 360 hingga 364 entitas. Angka tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi BUMN telah berjalan dan akan dilanjutkan sesuai target pemerintah sampai penghujung tahun.Langkah perampingan ini diharapkan dapat membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih terarah. Dengan mengurangi perusahaan yang tidak produktif, pemerintah ingin memusatkan sumber daya pada badan usaha yang memiliki kinerja lebih baik dan prospek keuntungan yang jelas.3. Prabowo Klaim Sejumlah BUMN Berhasil Meningkatkan KeuntunganSelain melakukan penutupan perusahaan yang merugi, pemerintah juga mengupayakan pembenahan terhadap BUMN yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan negara yang sebelumnya tidak menghasilkan keuntungan kini mulai mencatatkan kinerja positif.Ia mengungkapkan, peningkatan keuntungan pada beberapa perusahaan bahkan mencapai ratusan persen. Besaran kenaikan yang disebutkan berada pada kisaran 200 persen, 300 persen, hingga 900 persen.Pemerintah menilai perbaikan tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi dan pembenahan manajemen dapat memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Meski demikian, penilaian atas keberhasilan perbaikan BUMN tetap perlu melihat laporan keuangan, kondisi operasional, serta keberlanjutan keuntungan masing-masing perusahaan.4. BUMN Tidak Efisien dan Bermasalah Terancam DitutupPrabowo menegaskan bahwa perusahaan negara yang tidak efisien, terus mengalami kerugian, maupun membuat laporan keuangan palsu akan menjadi sasaran penertiban. Pemerintah ingin menghentikan praktik pengelolaan yang dinilai merugikan kepentingan publik dan memastikan badan usaha negara dijalankan dengan tata kelola yang baik.Kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan milik negara. BUMN tidak hanya dituntut menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga harus mampu menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.Namun, pelaksanaan penutupan perusahaan perlu disertai proses evaluasi yang menyeluruh. Kondisi keuangan, kewajiban kepada kreditur, hak pekerja, serta dampak terhadap layanan publik menjadi sejumlah aspek yang penting diperhatikan dalam proses restrukturisasi.5. Pemerintah Prioritaskan BUMN yang Memberikan Manfaat bagi RakyatMelalui kebijakan ini, Prabowo ingin mengarahkan pengelolaan BUMN pada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah berupaya mengurangi pemborosan dan memastikan perusahaan negara yang dipertahankan memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.Penutupan perusahaan yang merugi menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, perusahaan yang masih berpotensi berkembang diharapkan dapat diperbaiki melalui konsolidasi, pembenahan manajemen, dan peningkatan efisiensi operasional.Target penutupan hingga 700 BUMN pada Desember 2026 menjadi bagian penting dari agenda penataan perusahaan negara. Perkembangan kebijakan ini akan menjadi perhatian, terutama terkait realisasi jumlah perusahaan yang ditutup, peningkatan kinerja keuangan, serta dampaknya terhadap pelayanan dan kepentingan masyarakat.
