Komisi V DPR RI menyoroti perkembangan integrasi sistem persinyalan perkeretaapian nasional dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Isu tersebut menjadi perhatian utama menyusul kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur.Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyatuan sistem persinyalan guna meningkatkan keselamatan operasional kereta api.Menurutnya, persoalan integrasi sinyal menjadi salah satu isu penting yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak setelah terjadinya kecelakaan besar di Bekasi Timur.DPR Usulkan Kewenangan Persinyalan Dialihkan ke PT KAIDalam rapat tersebut, Lasarus mempertanyakan apakah pengelolaan sistem persinyalan masih akan tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan atau justru lebih efektif jika dialihkan kepada PT Kereta Api Indonesia.Ia menilai persoalan koordinasi dan pengendalian sinyal perlu segera dibenahi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, apabila Kementerian Perhubungan menghadapi kendala dalam percepatan integrasi, maka opsi pelimpahan kewenangan kepada operator kereta dapat dipertimbangkan.Lasarus menilai pengelolaan operasional yang terpusat berpotensi membuat pengawasan dan koordinasi di lapangan menjadi lebih efektif.Temuan KNKT Ungkap Masalah Ketidakselarasan TeknologiSorotan DPR terhadap sistem persinyalan tidak lepas dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kecelakaan di Bekasi Timur.Berdasarkan informasi yang diterima DPR, salah satu kendala utama berasal dari penggunaan teknologi persinyalan yang tidak seragam. Sistem yang digunakan di berbagai jalur diketahui berasal dari beberapa vendor dan negara berbeda, sehingga menyulitkan proses integrasi.Lasarus mengungkapkan bahwa terdapat perangkat persinyalan yang berasal dari Jepang, China, hingga produksi dalam negeri. Perbedaan teknologi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem komunikasi dan pengendalian kereta yang terhubung secara menyeluruh.Pemisahan Operator dan Regulator Dinilai Belum JelasSelain masalah teknologi, DPR juga menyoroti belum tegasnya pemisahan peran antara regulator dan operator dalam sektor perkeretaapian.Menurut Lasarus, model pengelolaan yang ada saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan koordinasi. Ia berpandangan bahwa pengelolaan operasional dapat dipusatkan kepada PT KAI agar proses pengambilan keputusan dan penanganan masalah teknis menjadi lebih sederhana dan cepat.Usulan tersebut disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem perkeretaapian nasional.Kronologi Kecelakaan Maut di Stasiun Bekasi TimurKecelakaan yang menjadi latar belakang pembahasan ini terjadi pada 27 April 2026 di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek, dua rangkaian KRL, serta sebuah taksi yang mengalami gangguan teknis di perlintasan rel.Peristiwa bermula ketika sebuah taksi mengalami korsleting dan berhenti di atas rel tidak jauh dari stasiun. Kendaraan tersebut kemudian tertabrak KRL yang sedang melaju dari arah Cikarang menuju Jakarta.Akibat tabrakan itu, rangkaian KRL berhenti di jalur rel. Pada saat yang sama, KRL lain yang menuju arah Cikarang juga tertahan di Stasiun Bekasi Timur sebagai dampak dari gangguan tersebut.Dalam kondisi jalur yang belum sepenuhnya aman, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah Jakarta kemudian menabrak KRL yang sedang berhenti di stasiun.Tragedi Tinggalkan Korban Jiwa dan Luka-LukaKecelakaan di Bekasi Timur menjadi salah satu insiden perkeretaapian paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan sekitar 90 orang lainnya mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan.Hasil investigasi terkait penyebab pasti kecelakaan masih menjadi perhatian berbagai pihak. Namun, persoalan integrasi persinyalan dan koordinasi operasional kini menjadi fokus utama yang didorong DPR untuk segera dibenahi demi meningkatkan keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.
