JAKARTA – Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas belanja negara dan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.Melalui rancangan anggaran tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah target pembangunan sosial dan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.1. Pemerintah Targetkan Kemiskinan 6-6,5 PersenDalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran 6 hingga 6,5 persen.Selain itu, pemerintah juga menargetkan rasio gini berada di kisaran 0,362-0,367. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan dapat ditekan hingga nol persen.Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari indikator makroekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kondisi sosial masyarakat.Pemerintah juga berharap tingkat pengangguran terbuka dapat terus menurun, sementara kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja formal, serta kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan.2. Belanja Negara RAPBN 2027 Capai Rp 4.097,2 TriliunUntuk mendukung berbagai target tersebut, pemerintah merancang belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun.Angka tersebut meningkat sekitar 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang berada di level Rp 3.942,5 triliun.Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan belanja harus diikuti dengan kualitas penggunaan anggaran. Karena itu, belanja negara akan diarahkan agar lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak terhadap masyarakat.Selain meningkatkan kualitas belanja, pemerintah juga berupaya menjaga kondisi APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan melalui optimalisasi penerimaan negara serta pengelolaan anggaran secara hati-hati.3. Delapan Prioritas Utama PemerintahArah belanja negara dalam RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).Kedelapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan program bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan produktivitas juga diarahkan menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.4. Anggaran Pendidikan dan Perlindungan Sosial DiperkuatPemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun dalam RAPBN 2027. Jumlah tersebut setara sekitar 20,03 persen dari rencana anggaran pemerintah.Anggaran pendidikan akan digunakan untuk mendukung berbagai program, termasuk KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), serta renovasi sekolah dan madrasah.Selain pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan Rp 549,9 triliun untuk program perlindungan sosial. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, atensi sosial, serta penanganan bencana.Penguatan perlindungan sosial diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok rentan ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun bencana.5. APBN 2027 Didesain sebagai Penopang Ekonomi dan KesejahteraanPemerintah memandang APBN bukan hanya sebagai instrumen untuk membiayai kegiatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.Karena itu, RAPBN 2027 diarahkan untuk menjaga daya beli, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan kerja.Belanja negara juga diharapkan mampu menjadi shock absorber ketika perekonomian menghadapi tekanan dari luar negeri maupun perubahan kondisi global.Dengan target kemiskinan 6-6,5 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen, pemerintah menempatkan pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan sebagai indikator penting keberhasilan RAPBN 2027.
