Presiden Prabowo Usulkan Skema Biaya Haji 2027 52:48, Ini Penjelasan BPKH

Kuatbaca.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan ibadah haji untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Skema yang diusulkan menggunakan perbandingan 52:48 antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah dan Nilai Manfaat yang bersumber dari pengelolaan dana haji.

Dalam skema tersebut, porsi yang dibayar langsung oleh jemaah mencapai 52 persen, sedangkan 48 persen lainnya berasal dari Nilai Manfaat. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menjadi bahan pembahasan pemerintah bersama DPR RI sebelum komposisi resmi biaya haji 2027 ditetapkan.

Wacana tersebut menjadi perhatian karena komposisi antara biaya yang dibayar jemaah dan nilai manfaat berpengaruh langsung terhadap besaran biaya haji yang harus disiapkan calon jemaah. Di sisi lain, perubahan porsi Nilai Manfaat juga perlu memperhitungkan kemampuan dana haji untuk memenuhi kebutuhan jemaah yang akan berangkat maupun mereka yang masih berada dalam antrean.

1. BPKH Tegaskan Penetapan BPIH Bukan Kewenangannya

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan penjelasan mengenai usulan skema 52:48 tersebut. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan bahwa keputusan mengenai besaran dan komposisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Bipih, serta Nilai Manfaat berada dalam ranah pemerintah dan DPR RI.

Sementara itu, BPKH memiliki tugas untuk mengelola serta mengembangkan keuangan haji. Lembaga tersebut juga menyediakan data dan simulasi keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan penetapan biaya haji.

Dengan posisi tersebut, BPKH tidak menetapkan sendiri apakah komposisi pembiayaan akan menggunakan skema 52:48 atau formula lainnya. Lembaga tersebut akan memberikan gambaran kondisi keuangan berdasarkan data dan proyeksi yang tersedia.

"Terkait wacana komposisi 52:48 untuk BPIH 2027, saat ini pembahasan antara Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI masih berjalan. BPKH menghormati proses tersebut dan akan menyampaikan hasil kajian secara terbuka begitu formula final disepakati," ujar Fadlul dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).

2. Nilai Manfaat Haji Perlu Dihitung Secara Cermat

Besaran Nilai Manfaat menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan skema biaya haji 2027. Dana tersebut berasal dari hasil pengelolaan keuangan haji dan digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai ketentuan.

BPKH menyatakan masih melakukan berbagai simulasi untuk melihat kemampuan Nilai Manfaat apabila porsi 48 persen diterapkan. Perhitungan tersebut tidak hanya melihat kebutuhan jemaah yang akan berangkat pada 2027, tetapi juga mempertimbangkan kewajiban terhadap jutaan jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

Beberapa komponen yang menjadi perhatian antara lain proyeksi total Nilai Manfaat pada tahun berjalan serta kebutuhan distribusi Nilai Manfaat melalui virtual account jemaah. Perhitungan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang.

Fadlul menegaskan bahwa kepentingan jemaah yang sudah mendapatkan jadwal keberangkatan dan jemaah yang masih menunggu perlu sama-sama diperhatikan.

"Prinsip yang kami jaga adalah peringanan biaya bagi jemaah yang berangkat tidak mengurangi hak jemaah yang masih menunggu," sambung Fadlul.

3. Pembahasan Biaya Haji 2027 Masih Berlangsung

Usulan Presiden Prabowo mengenai komposisi 52:48 belum menjadi keputusan final. Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan formula BPIH dan Bipih yang akan berlaku pada penyelenggaraan haji 2027.

Dalam proses tersebut, berbagai komponen pembiayaan haji perlu dihitung secara menyeluruh. Selain biaya yang ditanggung jemaah, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan Nilai Manfaat serta kebutuhan penyelenggaraan haji.

BPIH mencakup keseluruhan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji, sementara Bipih merupakan bagian biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah. Perbedaan kedua komponen tersebut menjadi penting dalam memahami bagaimana skema 52:48 akan diterapkan apabila nantinya disepakati.

Karena pembahasan masih berlangsung, besaran nominal yang harus dibayarkan jemaah untuk haji 2027 belum dapat dipastikan hanya berdasarkan usulan komposisi tersebut.

4. Usulan Disampaikan dalam Pertemuan di Istana Merdeka

Usulan mengenai komposisi biaya haji 52:48 disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas persoalan penyelenggaraan ibadah haji bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menteri Haji dan Umrah kemudian menyampaikan bahwa komposisi antara Bipih dan Nilai Manfaat akan dihitung kembali. Usulan Presiden menjadi salah satu bahan yang akan digunakan dalam pembahasan formula biaya haji tahun mendatang.

"Salah satunya adalah bahwa komposisi antara Bipih, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," ujar Irfan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa skema 52:48 masih berupa usulan yang perlu diformulasikan lebih lanjut. Angka tersebut nantinya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan haji serta keseluruhan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

5. Beban Jemaah Menjadi Salah Satu Pertimbangan

Salah satu pertimbangan di balik usulan komposisi 52:48 adalah upaya mengatur porsi biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah. Dengan porsi 52 persen, sebagian biaya penyelenggaraan haji tetap ditanggung melalui Bipih, sementara sisanya berasal dari Nilai Manfaat.

Namun, besarnya porsi Nilai Manfaat juga harus dihitung secara hati-hati. Dana haji tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan jemaah yang berangkat dalam satu musim haji, tetapi juga menyangkut kepentingan jemaah yang masih berada dalam antrean.

Karena itu, keputusan mengenai komposisi biaya tidak semata-mata mempertimbangkan besarnya pembayaran jemaah pada satu periode. Keberlanjutan pengelolaan dana haji juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

BPKH menyatakan akan memberikan data dan simulasi agar pembahasan dapat dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang terukur.

6. BPKH Hitung Dampak terhadap Jemaah dalam Antrean

Jemaah yang belum memperoleh kesempatan berangkat juga menjadi bagian penting dalam perhitungan BPKH. Jumlah calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan mencapai jutaan orang sehingga pengelolaan dana haji perlu memperhatikan kepentingan mereka dalam jangka panjang.

Apabila porsi Nilai Manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya jemaah yang berangkat, BPKH perlu memastikan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan kemampuan dana yang tersedia.

Perhitungan tersebut mencakup proyeksi hasil pengelolaan dana, kebutuhan pembiayaan, serta distribusi manfaat yang berkaitan dengan rekening virtual atau virtual account jemaah.

Pendekatan tersebut diperlukan agar perubahan formula biaya haji tidak hanya memberikan dampak pada satu kelompok jemaah, tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan dana haji secara keseluruhan.

7. Formula Final Biaya Haji 2027 Belum Ditetapkan

Hingga pembahasan pada akhir September 2026, komposisi 52:48 belum menjadi formula final biaya haji 2027. Pemerintah dan DPR masih perlu menyelesaikan pembahasan sebelum menentukan besaran resmi BPIH dan Bipih.

BPKH juga masih melakukan simulasi terhadap kemampuan Nilai Manfaat. Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.

Fadlul menyampaikan bahwa BPKH siap memberikan informasi lebih lanjut apabila formula pembiayaan haji telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan pembiayaan haji.

Dengan demikian, calon jemaah belum dapat menggunakan angka 52:48 sebagai patokan final untuk menghitung biaya haji 2027. Besaran yang harus dibayarkan baru dapat diketahui setelah seluruh proses pembahasan dan penetapan selesai.

8. BPKH Siapkan Data untuk Mendukung Keputusan Biaya Haji

BPKH menegaskan akan terus mendukung pembahasan BPIH 2027 dengan menyediakan data dan proyeksi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Simulasi tersebut menjadi penting karena keputusan mengenai biaya haji memiliki dampak langsung terhadap jemaah yang akan berangkat dan pengelolaan dana untuk jemaah yang masih menunggu.

Usulan Presiden Prabowo mengenai skema 52:48 kini menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama DPR. Pemerintah juga perlu memastikan formula yang dipilih dapat menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan keberlanjutan dana haji.

Bagi calon jemaah, perkembangan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena komposisi Bipih dan Nilai Manfaat pada akhirnya akan menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan. Namun, sampai formula resmi disepakati, angka final biaya haji 2027 masih belum ditetapkan.