Kuatbaca.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah wilayah yang selama ini menjadi prioritas, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perluasan tersebut dilakukan melalui aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bagian timur.
Sebanyak 480 SPPG dijadwalkan mulai diaktifkan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Dapur-dapur tersebut berada di 16 provinsi dan mencakup 116 kabupaten/kota. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan MBG, termasuk di daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing SPPG. Dapur yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai siap menjadi prioritas untuk menjalankan tahapan aktivasi.
"Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia," ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
1. Sebanyak 480 SPPG Disiapkan untuk Diaktifkan
Jumlah SPPG yang akan menjalani aktivasi mencapai 480 unit. Dari jumlah tersebut, 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sedangkan 269 lainnya termasuk SPPG terpencil.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan MBG tidak hanya menyasar wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki akses infrastruktur relatif baik. Pemerintah juga menyiapkan pelayanan melalui dapur yang berada di wilayah terpencil dengan kondisi geografis dan akses yang berbeda.
Aktivasi dilakukan secara serentak pada 2 Oktober 2026. Proses tersebut menjadi tahap awal sebelum dapur-dapur SPPG benar-benar menjalankan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat di wilayah masing-masing.
Dengan jumlah ratusan dapur yang diaktifkan sekaligus, pelaksanaan MBG di kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan kelompok penerima manfaat yang sebelumnya belum memperoleh layanan secara optimal.
2. Ini 16 Provinsi yang Menjadi Sasaran Aktivasi
Sebanyak 16 provinsi menjadi lokasi aktivasi SPPG tahap ini. Wilayah tersebut mencakup Papua, Maluku, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.
Provinsi yang masuk dalam program aktivasi SPPG pada 2 Oktober 2026 adalah:
Wilayah tersebut dipilih karena terdapat daerah yang masuk kategori 3T maupun kawasan dengan persoalan stunting yang menjadi perhatian. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan MBG juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan wilayah prioritas.
3. Pejabat BGN Turun Langsung Memantau Aktivasi
Untuk memastikan proses aktivasi berjalan sesuai rencana, jajaran pimpinan BGN akan turun langsung ke sejumlah wilayah. Sudaryono dijadwalkan berada di Provinsi Maluku dalam pelaksanaan aktivasi tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, para deputi, serta pejabat eselon II akan ditempatkan di sejumlah provinsi lainnya. Kehadiran pejabat BGN di lapangan ditujukan untuk memastikan tahapan aktivasi berjalan sesuai ketentuan sekaligus memantau kesiapan masing-masing SPPG.
Langkah tersebut menjadi penting karena karakteristik setiap wilayah tidak sama. Kondisi geografis, ketersediaan tenaga pengelola, akses bahan pangan, hingga jarak distribusi dapat menjadi faktor yang memengaruhi kesiapan dapur MBG.
Karena itu, aktivasi tidak serta-merta berarti seluruh SPPG langsung membagikan makanan kepada penerima manfaat pada hari yang sama. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi sebelum pelayanan dimulai.
4. SPPG Harus Melewati Pelatihan Sebelum Beroperasi
Setelah proses aktivasi dilakukan, BGN akan menjalankan beberapa tahapan persiapan. Salah satunya adalah pelatihan bagi penjamah makanan yang bertugas di dapur SPPG.
Pelatihan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disiapkan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Selain kemampuan pengolahan makanan, kesiapan tenaga pengelola juga menjadi bagian dari proses sebelum SPPG melayani penerima manfaat.
Jumlah penerima manfaat juga tidak langsung ditetapkan dalam kapasitas penuh. BGN akan melakukan penambahan penerima secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing dapur.
"Selanjutnya, setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya," kata Sudaryono.
Dengan pola tersebut, kapasitas layanan dapat ditingkatkan secara bertahap. Evaluasi terhadap kemampuan dapur, tenaga kerja, distribusi, dan kebutuhan penerima manfaat dapat dilakukan selama proses berlangsung.
5. SPPG Diproyeksikan Beroperasi 3-4 Minggu Setelah Aktivasi
BGN memperkirakan dapur SPPG yang diaktifkan pada 2 Oktober 2026 membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat minggu sebelum mulai beroperasi penuh. Perkiraan tersebut bukan batas waktu mutlak karena pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan setiap dapur.
Selama periode tersebut, berbagai persiapan akan dilakukan. Selain pelatihan penjamah makanan, penentuan jumlah penerima manfaat juga menjadi bagian dari tahapan menuju operasional.
"Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2," ujar Sudaryono.
Artinya, masyarakat di wilayah sasaran perlu memahami bahwa aktivasi SPPG merupakan bagian dari rangkaian persiapan. Pelaksanaan distribusi MBG akan mengikuti kesiapan teknis dan administratif di setiap wilayah.
6. Daerah Stunting Tinggi Jadi Prioritas MBG
Perluasan SPPG juga berkaitan dengan upaya memperluas akses makanan bergizi ke wilayah yang menghadapi persoalan stunting. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi masuk dalam kelompok yang diprioritaskan BGN.
Program MBG memiliki sasaran yang lebih luas dibandingkan sekadar menyediakan makanan bagi penerima manfaat. Ketersediaan makanan bergizi secara rutin diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Kondisi setiap daerah tentunya berbeda. Karena itu, strategi pelayanan perlu menyesuaikan karakteristik wilayah, jumlah penerima manfaat, serta kemampuan distribusi makanan.
Perluasan ke wilayah 3T juga menjadi tantangan tersendiri karena beberapa daerah memiliki akses transportasi dan infrastruktur yang tidak semudah wilayah perkotaan. Aktivasi SPPG terpencil menjadi salah satu cara untuk mendekatkan titik pelayanan dengan penerima manfaat.
7. BGN Masih Akan Menyisir Sekolah yang Belum Mendapat MBG
Aktivasi pada 2 Oktober bukan menjadi tahap terakhir dalam perluasan program MBG. BGN menyatakan ekspansi layanan akan dilanjutkan secara bertahap, terutama ke wilayah yang masih belum memperoleh pelayanan.
Perhatian juga diberikan kepada sekolah yang lokasinya jauh dari ibu kota maupun pusat pemerintahan daerah. Kondisi geografis dan jarak menjadi salah satu alasan mengapa sebagian sekolah belum mendapatkan layanan MBG.
"Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus," tutup Sudaryono.
Melalui penambahan SPPG tersebut, BGN berupaya memperluas cakupan MBG secara bertahap. Fokus pada wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta sekolah yang belum memperoleh layanan menjadi bagian dari strategi pemerataan program.
