Kuatbaca - Rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki tahapan yang semakin menarik perhatian pelaku pasar modal. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pemegang saham dalam struktur baru kepemilikan bursa.
Dalam skema yang tengah dibahas, Danantara disebut berpotensi memiliki sekitar 40,12 persen saham BEI setelah pelaksanaan rights issue. Angka tersebut membuat posisi Danantara menjadi salah satu pemegang saham terbesar dalam struktur bursa setelah proses demutualisasi berjalan.
Besarnya porsi saham yang berpotensi dimiliki Danantara kemudian memunculkan pertanyaan mengenai independensi BEI. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan kemungkinan adanya pengaruh pemegang saham terhadap pengelolaan dan operasional bursa.
BEI menegaskan bahwa perubahan struktur kepemilikan tidak serta-merta mengubah fungsi bursa sebagai penyelenggara perdagangan efek. Independensi tetap menjadi salah satu prinsip yang harus dipertahankan dalam proses demutualisasi.
Posisi BEI juga berbeda dengan perusahaan biasa karena bursa menjalankan fungsi penting dalam ekosistem pasar modal. Selain menjadi tempat berlangsungnya transaksi efek, bursa memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan tertentu sebagai bagian dari mekanisme self-regulatory organization atau SRO.
Aspek independensi tersebut menjadi bagian yang diperhatikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyusunan aturan mengenai pemegang saham bursa. OJK saat ini masih memproses Rancangan Peraturan OJK mengenai demutualisasi bursa sebagai tindak lanjut perubahan kerangka hukum sektor keuangan.
OJK menyatakan rancangan aturan tersebut telah melalui pembahasan dan memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Proses penyusunannya masih berjalan sebelum nantinya ditetapkan dan diberlakukan.
Dengan demikian, masuknya investor baru dalam struktur kepemilikan BEI tidak berdiri sendiri. Ada seperangkat aturan yang akan mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus bursa, serta regulator pasar modal.
Struktur kepemilikan yang baru juga tidak berarti pemegang saham dapat secara langsung mengendalikan kegiatan operasional BEI. Tata kelola bursa tetap harus berjalan berdasarkan ketentuan pasar modal dan berada dalam pengawasan OJK.
Dalam rancangan pengaturan demutualisasi, independensi pengurus bursa menjadi salah satu bagian penting. Direksi dan Dewan Komisaris BEI tetap harus memenuhi persyaratan serta menjalani proses penilaian yang ditetapkan regulator.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga agar keputusan operasional dan fungsi pengaturan bursa tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan pemegang saham.
Rencana kepemilikan Danantara menjadi perhatian karena porsinya diproyeksikan mencapai sekitar 40,12 persen. Berdasarkan struktur yang dibahas dalam proses demutualisasi, jumlah tersebut setara dengan 69 lembar saham BEI.
Sementara itu, sebanyak 88 lembar saham atau sekitar 51,16 persen diproyeksikan tetap berada di tangan Anggota Bursa. Selain itu terdapat kepemilikan dari pihak non-Anggota Bursa serta saham treasuri.
Struktur tersebut menunjukkan bahwa demutualisasi akan mengubah komposisi pemegang saham BEI secara signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Anggota Bursa yang selama ini menjadi pemegang saham dominan akan mengalami perubahan proporsi setelah penerbitan saham baru.
Dengan harga nominal saham BEI yang disebut berada di angka Rp7,5 miliar per lembar, rencana kepemilikan 69 lembar saham berarti membutuhkan dana sekitar Rp517,5 miliar. Angka tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam skema rights issue yang disiapkan untuk proses demutualisasi.
Namun, struktur tersebut belum dapat dipandang sebagai keputusan final. Danantara sebelumnya menyampaikan bahwa kajian internal dan proses uji tuntas masih berlangsung. Dengan kondisi tersebut, komposisi akhir kepemilikan saham masih dapat berubah mengikuti hasil kajian dan ketentuan regulator.
Demutualisasi pada dasarnya mengubah struktur bursa dari model yang kepemilikannya sangat terkait dengan Anggota Bursa menjadi struktur yang memungkinkan kepemilikan oleh pihak lain.
Perubahan tersebut diharapkan dapat membentuk struktur permodalan dan tata kelola yang lebih sesuai dengan perkembangan industri pasar modal. Namun, perubahan kepemilikan juga membawa konsekuensi terhadap tata kelola sehingga diperlukan batasan yang jelas antara hak sebagai pemegang saham dan kewenangan dalam menjalankan fungsi bursa.
Karena itu, proses demutualisasi tidak hanya berkaitan dengan penerbitan saham baru. Ada persoalan tata kelola, pengawasan, independensi, serta pembagian kewenangan yang harus dipastikan sejak awal.
OJK tetap menjadi regulator yang memiliki kewenangan dalam pengawasan bursa. Perubahan komposisi kepemilikan tidak menghilangkan fungsi regulator dalam memastikan kegiatan pasar modal berlangsung sesuai aturan.
Hal tersebut menjadi penting karena BEI memiliki posisi strategis dalam sistem pasar modal Indonesia. Setiap keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan, tata kelola, serta mekanisme pengawasan dapat berdampak terhadap banyak pelaku pasar.
Karena itu, keberadaan pemegang saham dengan porsi besar harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang telah ditetapkan. Kepemilikan saham dan kewenangan regulator merupakan dua hal yang berbeda.
Sampai saat ini, proses demutualisasi masih berjalan dan aturan khusus mengenai pemegang saham bursa masih dalam tahap penyelesaian. OJK menyebut Rancangan POJK tentang Pemegang Saham Bursa Efek merupakan bagian dari agenda penguatan sektor pasar modal.
Keberadaan aturan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan bagaimana pemegang saham baru dapat menjalankan haknya tanpa mengganggu fungsi bursa dan independensi regulator.
Dengan demikian, rencana kepemilikan sekitar 40 persen saham oleh Danantara menjadi bagian dari proses perubahan besar dalam struktur BEI, tetapi belum dapat dimaknai sebagai perubahan kendali operasional bursa.
Perdebatan mengenai demutualisasi BEI pada akhirnya tidak hanya menyangkut siapa yang memiliki saham terbesar. Persoalan yang lebih luas adalah bagaimana memastikan bursa tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara independen di tengah perubahan struktur kepemilikan.
BEI, Danantara, dan OJK masih memiliki tahapan yang harus diselesaikan sebelum struktur baru tersebut benar-benar berlaku. Selama proses tersebut berjalan, ketentuan mengenai tata kelola dan independensi akan menjadi salah satu aspek utama yang menentukan bentuk akhir demutualisasi Bursa Efek Indonesia.
