Djaka Budhi Utama Resmi Mengundurkan Diri dari TNI Sejak Awal Mei

Kuatbaca.com - Djaka Budhi Utama, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari keanggotaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tanggal 2 Mei 2025. Meskipun proses administrasi pengunduran dirinya belum sepenuhnya rampung, Djaka menegaskan bahwa statusnya saat ini sudah nonaktif dari TNI. Ia menyampaikan hal tersebut secara terbuka usai menghadiri konferensi pers terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi Mei di Jakarta Pusat.

Keputusan mundur tersebut diambil sebagai bagian dari proses transisi dirinya untuk menduduki jabatan penting di sektor sipil. Meski Surat Keputusan (SK) resmi dari Mabes TNI masih dalam proses, Djaka menyatakan bahwa ia telah menempuh seluruh prosedur surat-menyurat yang diperlukan. Proses tersebut kini tinggal menunggu persetujuan dari Kepala Staf TNI dan selanjutnya akan dikukuhkan melalui Keputusan Presiden.

1. Djaka Terima Penugasan Negara Atas Arahan Prabowo dan BIN

Djaka menjelaskan bahwa dirinya telah diberitahu mengenai rencana penugasannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak awal Mei 2025. Informasi itu pertama kali ia terima dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra. Dalam pertemuan tersebut, Herindra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan amanah khusus agar Djaka bersedia menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai.

Penugasan ini, menurut Djaka, bukan sekadar posisi strategis, melainkan panggilan tugas negara. Ia mengaku mempertimbangkan secara matang sebelum akhirnya bersedia untuk menerima penugasan tersebut. "Ini adalah tantangan sekaligus kehormatan bagi saya. Maka saya bersedia dan segera mengajukan pengunduran diri dari TNI," ujar Djaka secara langsung kepada media.

2. Fokus Awasi Pelabuhan Gelap dan Tekan Penyelundupan

Salah satu tugas utama yang diamanahkan kepada Djaka adalah memperkuat pengawasan di sektor pelabuhan. Ia menekankan bahwa perhatian besar diberikan pada aktivitas pelabuhan-pelabuhan gelap yang selama ini rawan digunakan sebagai jalur penyelundupan barang ilegal. Koordinasi antara Ditjen Bea Cukai, TNI, dan Kepolisian menjadi kunci dalam mengatasi praktik tersebut.

Djaka menargetkan penurunan signifikan dalam kasus penyelundupan demi memastikan penerimaan negara dari sektor bea cukai berjalan optimal. Ia menyadari bahwa upaya ini akan membutuhkan sinergi lintas lembaga serta kerja sama yang kuat antarinstansi. Penanganan secara menyeluruh di lapangan akan menjadi prioritasnya selama menjabat sebagai Dirjen.

3. Dapat Dukungan Pemerintah: Status Sudah Purnawirawan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut mengonfirmasi bahwa Djaka telah menyandang status purnawirawan. Ia menyampaikan hal itu dalam kesempatan terpisah, menegaskan bahwa tidak ada kendala hukum ataupun administratif atas penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai. Dengan status barunya sebagai purnawirawan, Djaka sepenuhnya sah menjabat dalam struktur sipil pemerintahan.

Airlangga juga menyoroti pentingnya peran Ditjen Bea Cukai dalam mendukung perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa bea cukai berfungsi sebagai gerbang utama dalam arus keluar masuk barang, yang menjadi penopang kegiatan ekspor-impor serta stabilitas fiskal nasional. “Tugas beliau tidak mudah, tapi sangat strategis untuk menopang harapan dunia usaha,” ungkapnya.

4. Tugas Berat Menanti: Bea Cukai sebagai Garda Terdepan Ekonomi

Dengan latar belakang militer yang kuat, Djaka Budhi Utama kini mengemban tanggung jawab besar di sektor keuangan negara. Posisi Dirjen Bea Cukai bukan hanya tentang pengawasan, tapi juga pelayanan yang ramah terhadap pelaku usaha dan pekerja migran Indonesia. Kementerian Keuangan berharap kehadiran Djaka dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan efisiensi layanan kepabeanan.

Tugas tersebut mencakup pemberantasan penyelundupan, optimalisasi pendapatan negara, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri. Peran bea cukai sebagai pintu gerbang ekonomi menjadikan jabatan ini sangat krusial dalam mengawal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.