Kerangka APBN 2026 Resmi Dibawa ke DPR: Target Ekonomi Tumbuh 5,2%–5,8%
Kuatbaca.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan resmi menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dokumen ini menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa fokus utama dalam kebijakan fiskal 2026 adalah memperkuat kedaulatan nasional di bidang pangan, energi, serta membangun ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, strategi kebijakan fiskal harus mampu menjawab tantangan geopolitik, perubahan iklim, hingga transformasi teknologi. Oleh karena itu, penyusunan APBN 2026 diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat pembangunan dan reformasi struktural di berbagai sektor.
1. Target Pertumbuhan Ekonomi 2026: Optimis di Tengah Tantangan Global
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Proyeksi ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global yang diperkirakan masih akan menghadirkan risiko dan gejolak, termasuk fluktuasi harga komoditas, tensi geopolitik, serta dampak jangka panjang dari perubahan iklim terhadap sektor ekonomi domestik.
Meskipun begitu, pemerintah tetap optimis bahwa dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, laju pertumbuhan tersebut akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan visi jangka panjang Indonesia Maju 2045, dengan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang bisa menembus angka 8%.
2. Arah Kebijakan: Penguatan Daya Beli dan Transformasi Ekonomi
Salah satu pilar utama dalam KEM PPKF 2026 adalah menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat. Langkah ini akan dilakukan melalui pengendalian inflasi, perbaikan program bantuan sosial, serta dorongan terhadap sektor riil agar terus tumbuh dan menyerap tenaga kerja.
Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mendorong transformasi struktural, termasuk hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan iklim investasi. Kebijakan ini dipandang sebagai strategi jangka panjang yang berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, dan memperkuat daya saing nasional.
3. Stabilitas Makroekonomi Jadi Prioritas
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menetapkan asumsi makro yang realistis namun tetap proaktif. Inflasi ditargetkan pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS. Pemerintah juga memproyeksikan tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,6% sampai 7,2%.
Proyeksi tersebut mempertimbangkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia yang dinilai kredibel, serta spread yang tetap menarik di tengah persaingan global dalam perebutan investasi portofolio. Stabilitas ini diharapkan tidak hanya menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga memperkuat pasar keuangan domestik.
4. Proyeksi Sektor Energi dan Komoditas
Dalam kerangka asumsi makro 2026, sektor energi dan sumber daya alam juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam rentang US$ 60 hingga US$ 80 per barel. Untuk target produksi minyak (lifting) ditetapkan antara 600.000 hingga 605.000 barel per hari, sedangkan produksi gas bumi diproyeksikan mencapai 953.000 hingga 1,17 juta barel setara minyak per hari.
Angka-angka ini menunjukkan pentingnya sektor energi dalam menopang penerimaan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional. Di sisi lain, pemerintah akan tetap memperkuat transisi energi berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen penurunan emisi karbon dan adaptasi perubahan iklim.