Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Akibat Kekurangan Anggaran

Kuatbaca.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses makanan bergizi ternyata masih menghadapi banyak kendala. Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ketidakmampuan program ini untuk berjalan lancar karena belum didukung oleh anggaran yang memadai. Berdasarkan pengamatan Ombudsman, berbagai isu di lapangan bisa jadi disebabkan oleh kurangnya persiapan anggaran yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program ini.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan bahwa selama periode Januari hingga April 2025, program ini mengalami banyak hambatan. Kurangnya dana yang mencukupi untuk mendukung operasional program, termasuk masalah pembayaran kepada mitra, menjadi faktor penyebab utama. Selain itu, ada pula keluhan mengenai transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal dalam pelaksanaan program MBG ini.

1. Tanggapan Ombudsman Terhadap Program MBG

Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sejumlah masalah ini telah didiskusikan secara mendalam. Salah satu pembahasan utama adalah bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Yeka, seharusnya masalah-masalah ini dapat diselesaikan jika BGN sudah mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang sejak Desember 2024. Dengan SOP yang jelas dan kesiapan anggaran yang memadai, program ini seharusnya bisa langsung berjalan dengan optimal pada bulan Januari 2025.

Namun, kenyataannya program ini baru berjalan pada bulan April dengan banyak kendala yang harus dihadapi. Yeka menyebutkan bahwa masalah ini cukup mengganggu, mengingat pentingnya program ini bagi masyarakat yang membutuhkan makanan bergizi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Diharapkan, dengan evaluasi yang dilakukan, BGN dapat segera menindaklanjuti masalah anggaran dan memastikan tidak ada lagi kendala serupa yang terjadi pada bulan-bulan mendatang.

2. Evaluasi dan Harapan dari Ombudsman

Yeka menegaskan bahwa dengan adanya evaluasi yang dilakukan, diharapkan mulai bulan Mei 2025 hingga seterusnya, program MBG dapat berjalan lebih baik tanpa adanya masalah terkait anggaran. Ia juga mengingatkan pentingnya mekanisme yang jelas dalam pembiayaan dan pembayaran kepada mitra yang terlibat dalam program ini. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang tidak resmi atau bahkan calo yang bisa mengganggu jalannya program.

“BGN sudah meminta kepada Kementerian Hukum untuk mempermudah proses pembuatan yayasan, terutama bagi masyarakat yang siap berkontribusi dalam pembangunan dapur umum untuk program MBG. Ini adalah langkah yang positif, dan Ombudsman mendukung penuh,” ujar Yeka. Dengan langkah tersebut, diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan mengurangi potensi manipulasi di lapangan.

3. Meningkatkan Kualitas Makanan dan Pencegahan Keracunan

Selain masalah anggaran, Ombudsman juga menyoroti isu kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG. Dalam rapat koordinasi tersebut, Yeka Hendra Fatika mengingatkan pentingnya pelaksanaan SOP yang konsisten di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. SOP yang jelas dan tegas sangat penting untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Hal ini menjadi perhatian besar, mengingat banyaknya laporan mengenai keracunan makanan yang dapat merusak citra program ini.

Keracunan makanan dapat terjadi apabila pengelolaan dapur umum yang menyediakan makanan tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, Ombudsman mendesak agar setiap langkah dalam pengelolaan makanan, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi, harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam SOP yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga yang menerima bantuan makanan bergizi tidak hanya mendapatkan manfaat gizi yang optimal, tetapi juga terjamin keselamatannya.

4. Tantangan Program MBG ke Depan

Program MBG yang dimulai dengan niat baik untuk membantu masyarakat kurang mampu memang menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah anggaran yang tidak memadai. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh Ombudsman dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran program ke depannya.

Selain itu, pemerintah perlu lebih serius dalam memberikan dukungan kepada BGN agar program ini dapat berjalan dengan lebih baik. Dukungan tersebut mencakup penyediaan anggaran yang cukup, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi untuk membantu banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Namun, tanpa dukungan yang memadai, program ini tidak akan berjalan efektif.