Kuatbaca.com -Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang menjadi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatera masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah tengah menyelesaikan proses pengadaan sebelum pembangunan fisik dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa proyek pembangunan huntap tersebut saat ini masih melalui tahapan lelang. Pemerintah berupaya mempercepat proses pengadaan karena rumah permanen sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang hingga kini masih terdampak akibat bencana.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan sebanyak 7.952 unit rumah dalam bentuk kompleks hunian. Pembangunan ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana dan membutuhkan tempat tinggal baru.
"Ada 26 paket yang dikerjakan (untuk bangun) 7.952 (unit) oleh PKP di kompleks. Proses lelangnya sudah berjalan 19 paket, tinggal 6 paket lagi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu (atau) dua minggu ini," kata Tito usai rapat bersama Menteri PKP di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah berharap seluruh proses lelang dapat segera dirampungkan sehingga kontraktor dapat mulai bekerja di lapangan. Percepatan menjadi penting karena waktu menuju akhir tahun semakin terbatas.
1. Pemerintah Kejar Penyelesaian Lelang dalam Waktu Dekat
Untuk mempercepat proses pengadaan, Tito berencana melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengadaan pemerintah. Pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dijadwalkan pada Senin (14/9/2026).
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan administratif yang masih menghambat beberapa paket pembangunan. Pemerintah ingin proses lelang segera tuntas sehingga pekerjaan fisik dapat langsung dilaksanakan.
"Kalau cepat lelang, maka tinggal tim eksekutor eksekusi untuk 7.952 (huntap) di kompleks-kompleks. (Pembangunan) akan dikerjakan oleh Kementerian PKP," ucapnya.
Dengan selesainya proses pengadaan, pembangunan 7.952 unit huntap dapat memasuki tahap konstruksi. Pemerintah harus memastikan pengerjaan dilakukan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang akan menempatinya.
2. Persoalan Lahan Mulai Diselesaikan
Selain proses lelang, ketersediaan lahan menjadi bagian penting dalam pembangunan hunian tetap. Pemerintah sebelumnya menghadapi kendala terkait lahan yang salah satunya berkaitan dengan aset milik salah satu perusahaan perkebunan negara.
Tito menyampaikan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan pihak terkait sehingga lahan tersebut dapat diserahkan untuk mendukung pembangunan hunian korban bencana.
Penyediaan tanah menjadi tahap krusial karena pembangunan rumah tidak hanya membutuhkan lokasi yang cukup luas, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan. Lokasi huntap harus dipastikan tidak berada di kawasan yang berisiko kembali terkena bencana.
Selain itu, lahan yang digunakan harus memiliki kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan baru setelah rumah selesai dibangun. Pemerintah daerah juga berperan dalam menyiapkan lahan untuk kebutuhan relokasi masyarakat.
3. Bantuan Renovasi Rumah Sudah Banyak Disalurkan
Tidak semua korban bencana harus direlokasi ke kompleks hunian baru. Untuk warga yang rumahnya masih dapat diperbaiki, pemerintah memberikan bantuan renovasi dengan nilai sekitar Rp15 juta hingga Rp30 juta.
Tito menyampaikan bahwa sebagian besar dana bantuan renovasi tersebut telah disalurkan. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah sehingga dapat kembali dihuni setelah mengalami kerusakan akibat bencana.
Skema bantuan renovasi menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani dampak bencana secara lebih luas. Sementara warga yang kehilangan rumah sepenuhnya akan mendapatkan hunian baru melalui program pembangunan huntap dan relokasi.
Pembedaan skema tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi rumah masing-masing korban. Dengan begitu, pembangunan huntap dapat difokuskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tempat tinggal baru.
4. Rumah Warga yang Hilang Akan Dibangun di Lokasi Relokasi
Pemerintah juga telah membangun sejumlah rumah di tiga provinsi yang terdampak bencana. Untuk rumah yang rusak ringan hingga sedang, penanganannya dapat dilakukan melalui program renovasi. Sementara rumah yang hilang akibat terseret arus, masuk jurang, atau mengalami kerusakan total akan digantikan dengan rumah baru.
Pembangunan hunian baru tersebut dilakukan melalui skema relokasi. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Relokasi tidak hanya bertujuan mengganti rumah yang hilang, tetapi juga menghindarkan masyarakat dari lokasi yang memiliki risiko bencana serupa pada masa mendatang. Karena itu, aspek keamanan menjadi pertimbangan penting dalam memilih lokasi hunian.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang direlokasi tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Akses menuju sekolah, pasar, pusat layanan kesehatan, tempat kerja, dan fasilitas publik lainnya perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
5. Seribu Huntap Sudah Dibangun dari Bantuan Swasta
Di luar proyek yang dibiayai pemerintah, pembangunan hunian tetap juga dilakukan melalui dukungan pihak swasta. Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menyebut sekitar 1.000 rumah telah selesai dibangun melalui dana gotong royong.
Pembangunan tersebut dilakukan sejak wilayah Sumatera ditetapkan dalam kondisi tanggap darurat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak.
"Sudah seribu rumah yang jadi dari dana gotong royong dan itu sudah mulai dikerjakan. Di masa tanggap darurat, kita mulai kerjakan, jadi saya pikir, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bekerja harus lebih cepat buat rakyat kita yang juga sudah menderita, yang hidup dalam pengungsian," ucap Ara.
Dukungan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menjadi tambahan bagi program pemerintah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat, terutama bagi korban yang masih tinggal di tempat pengungsian.
6. Lokasi Huntap Harus Aman dan Dekat Fasilitas Umum
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria dalam menentukan lokasi pembangunan hunian tetap. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama agar masyarakat yang direlokasi tidak kembali menghadapi ancaman bencana di tempat tinggal barunya.
Selain keamanan, kepastian hukum atas tanah juga menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan lahan yang digunakan memiliki status yang jelas agar warga dapat menempati hunian tersebut tanpa menghadapi persoalan kepemilikan di kemudian hari.
Jarak dari fasilitas umum juga menjadi faktor penting. Huntap diharapkan tidak dibangun terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, serta pusat pelayanan masyarakat lainnya.
Dengan lokasi yang terintegrasi dengan fasilitas publik, warga diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal setelah direlokasi.
7. Pemerintah Janjikan Pembangunan Cepat dan Tata Kelola Ketat
Maruarar Sirait menekankan bahwa percepatan pembangunan harus tetap disertai dengan kualitas dan tata kelola yang baik. Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah rumah yang selesai, tetapi juga memastikan hunian yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan korban bencana.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan bencana harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Pengelolaan anggaran dalam kondisi bencana harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan.
Sebelumnya, Kementerian PKP menargetkan pembangunan konstruksi huntap mulai berjalan pada September 2026. Proses pengadaan telah dilakukan secara bertahap, sementara sejumlah lokasi masih dalam tahap penyiapan lahan.
