Pemerintah Gelar Operasi Pasar Besar-Besaran untuk Stabilisasi Harga Pangan

Kuatbaca.com - Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Ramadhan hingga Lebaran 2025, pemerintah akan menggelar operasi pasar secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Berikut adalah rincian pelaksanaan program ini.

1. Jadwal dan Lokasi Operasi Pasar

Operasi pasar akan dimulai pada 24 Februari dan berlangsung hingga akhir Maret 2025. Program ini akan melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga pihak swasta. Operasi pasar ini tidak hanya akan dilakukan di Jakarta, tetapi juga akan menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

2. Pelaksanaan Gerak Pangan Murah (GPM)

Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah akan menggerakkan Gerak Pangan Murah (GPM) yang dilakukan setiap hari di berbagai daerah. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Selain itu, Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian yang tersebar di 34 provinsi juga akan berkontribusi dalam kegiatan ini.

3. Harga Pangan di Bawah HET

Pemerintah menargetkan agar harga pangan yang dijual dalam operasi pasar ini berada di bawah harga eceran tertinggi (HET). Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya selama bulan puasa dan perayaan Lebaran.

4. Peran BUMN dan Swasta dalam Operasi Pasar

BUMN seperti Perum Bulog, ID FOOD, dan PT Pos Indonesia akan berperan aktif dalam operasi pasar ini. PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor di seluruh Indonesia akan membantu dalam distribusi logistik. Selain itu, jaringan ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) juga turut mendukung pelaksanaan operasi pasar ini.

Sejumlah perusahaan pangan seperti PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk turut serta dalam distribusi pangan ke 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor

swasta, diharapkan operasi pasar ini dapat berjalan dengan efektif.

5. Target Distribusi Pangan

Pemerintah telah menetapkan target distribusi pangan dalam operasi pasar ini, di antaranya:

• Minyak goreng MinyaKita: 70 ribu kiloliter (50 ribu kiloliter dari Bulog dan 20 ribu ton dari ID FOOD).
• Gula konsumsi: 50 ribu ton (43 ribu ton dari PTPN dan 7 ribu ton dari ID FOOD).
• Bawang putih: 20 ribu ton akan disalurkan oleh 21 pelaku usaha.
• Daging kerbau beku: 19 ribu ton (10 ribu ton dari PT Berdikari dan 9 ribu ton dari PT PPI).
• Beras: 100 ribu ton yang akan didistribusikan oleh Bulog di seluruh Indonesia.

Total pangan yang akan digelontorkan dalam operasi pasar ini mencapai 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, serta 70 ribu kiloliter MinyaKita.

6. Pengawasan dan Pencegahan Kecurangan

Untuk memastikan operasi pasar berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan, Satgas Pangan Polri akan bertanggung jawab dalam pengawasan harga dan distribusi. Pihak berwenang akan memastikan bahwa harga yang dijual tetap sesuai dengan acuan yang telah ditentukan, serta mencegah adanya spekulasi harga

yang merugikan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menjamin bahwa program ini tidak akan merugikan petani dan peternak. Harga yang diberikan kepada para produsen pangan tetap akan dijaga agar mereka tetap mendapatkan keuntungan yang wajar.

Operasi pasar besar-besaran yang akan digelar pemerintah ini merupakan langkah konkret dalam menstabilkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran 2025. Dengan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pengawasan ketat juga dilakukan untuk memastikan distribusi yang adil dan menghindari spekulasi harga. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.