Perlinsos Digital Diklaim Bisa Hemat Anggaran Negara hingga Rp 200 Triliun

JAKARTA – Pemerintah terus mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital) untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat. Sistem tersebut dinilai berpotensi mengurangi pemborosan anggaran akibat kesalahan data penerima. Pemerintah bahkan memperkirakan digitalisasi perlindungan sosial dapat menciptakan efisiensi anggaran hingga ratusan triliun rupiah apabila nantinya diterapkan secara lebih luas. Selain mengejar efisiensi, sistem ini dirancang agar masyarakat lebih mudah mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan maupun menyampaikan keberatan apabila terdapat kesalahan dalam pendataan.

1. Digitalisasi Perlinsos Berpotensi Hemat Anggaran hingga Rp 200 Triliun

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut digitalisasi program perlindungan sosial berpotensi menghemat anggaran negara dalam jumlah besar. Potensi efisiensi tersebut berasal dari peningkatan akurasi data penerima bantuan sehingga dana pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, penerapan digitalisasi di berbagai program perlindungan sosial diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi antara Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun. Angka tersebut masih berupa proyeksi dan besarnya penghematan akan sangat bergantung pada efektivitas penerapan sistem. Pemerintah berharap penggunaan teknologi digital dapat mengurangi berbagai persoalan dalam pendataan penerima bantuan sekaligus membuat pengelolaan anggaran perlindungan sosial menjadi lebih efisien dan transparan.

2. Perlinsos Digital Ditujukan Kurangi Kesalahan Data Penerima

Salah satu persoalan yang ingin diperbaiki melalui Perlinsos Digital adalah kesalahan dalam menentukan penerima bantuan. Pemerintah mengenal dua bentuk kesalahan utama, yakni inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya berhak memperoleh bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima. Digitalisasi diharapkan dapat membantu pemerintah memperbarui informasi penerima secara lebih cepat dan akurat. Dengan sistem data yang lebih responsif, perubahan kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat dapat lebih mudah tercermin dalam proses pendataan. Hal ini penting agar bantuan tidak terus diterima oleh pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan haknya.

3. Uji Coba Awal Fokus pada PKH dan BPNT

Implementasi Perlinsos Digital saat ini masih berada pada tahap uji coba dan difokuskan pada sejumlah program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program tersebut dijalankan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Kementerian Sosial. Dalam sistem yang dikembangkan, masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri sekaligus menyampaikan sanggahan apabila terdapat data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai. Mekanisme tersebut diharapkan dapat membuat pembaruan data tidak hanya bergantung pada proses pendataan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Partisipasi warga menjadi penting karena masyarakat dapat memberikan informasi mengenai perubahan kondisi penerima maupun mengajukan keberatan terhadap data yang dianggap tidak tepat.

4. Perlinsos Digital Berpotensi Diperluas ke Subsidi BBM hingga Listrik

Jika uji coba berjalan sesuai harapan, pemerintah berencana mengembangkan sistem digital tersebut untuk berbagai program perlindungan sosial dan subsidi lainnya. Pengembangan ke depan dapat mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi gas, serta berbagai bentuk bantuan pemerintah lainnya. Perluasan tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan dan subsidi semakin terarah berdasarkan kondisi serta kebutuhan penerima. Sistem digital juga dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program secara lebih cepat. Namun, perluasan implementasi tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur, kualitas data, keamanan informasi, serta kemampuan masyarakat mengakses layanan digital. Faktor-faktor tersebut menjadi penting agar digitalisasi tidak justru menimbulkan kesenjangan baru bagi warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

5. Uji Coba Sudah Menjangkau 3,3 Juta Pendaftar

Perlinsos Digital sejauh ini telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten dan kota dalam waktu kurang lebih satu bulan. Pemerintah berencana memperluas cakupan uji coba secara bertahap hingga mencapai 153 kabupaten dan kota. Perluasan tersebut akan menjadi tahap penting untuk menguji kemampuan sistem dalam menangani jumlah data yang lebih besar dan kondisi masyarakat yang beragam. Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang terdaftar, tetapi juga dari seberapa akurat data penerima bantuan serta seberapa besar kesalahan penyaluran dapat dikurangi. Jika sistem mampu meningkatkan ketepatan sasaran, digitalisasi perlindungan sosial dapat menjadi fondasi baru bagi pemerintah dalam mengelola bantuan dan subsidi. Pada akhirnya, tujuan utama program ini adalah memastikan anggaran negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi pemborosan akibat kesalahan pendataan.