Kuatbaca.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi dunia usaha dan ketenagakerjaan di Indonesia sepanjang 2026. Di tengah perlambatan ekonomi global serta perubahan yang terjadi di berbagai sektor industri, sejumlah perusahaan melakukan penyesuaian operasional yang berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh kalangan dunia usaha dengan mengacu pada catatan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 126.000 pekerja tercatat berstatus nonaktif akibat PHK selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut menjadi indikator bahwa tekanan terhadap pasar tenaga kerja masih cukup besar meskipun berbagai sektor ekonomi mulai menunjukkan proses pemulihan.
Kondisi ini memunculkan perhatian dari berbagai pihak karena PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, hingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
1. Klaim JHT karena PHK Mencapai Puluhan Ribu Kasus
Selain meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan, data juga menunjukkan adanya lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang diajukan akibat PHK. Hingga Mei 2026, jumlah klaim yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja tercatat mencapai sekitar 50.000 kasus.
Meningkatnya klaim JHT menggambarkan bahwa banyak pekerja memanfaatkan dana yang telah mereka kumpulkan selama bekerja sebagai penopang kebutuhan hidup setelah kehilangan pekerjaan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang memiliki peran penting ketika pekerja menghadapi kondisi darurat akibat berakhirnya hubungan kerja.
Meski demikian, penggunaan dana JHT juga menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan PHK tetap harus menjadi prioritas agar pekerja tidak kehilangan sumber pendapatan utama dalam jangka panjang.
2. Perlambatan Ekonomi Global Ikut Memberi Dampak
Fenomena PHK tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara juga menghadapi tantangan serupa akibat perlambatan ekonomi dunia, perubahan pola perdagangan internasional, transformasi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok global.
Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong perusahaan melakukan efisiensi operasional, termasuk melalui otomatisasi dan digitalisasi proses produksi. Di sisi lain, perubahan permintaan pasar membuat sebagian industri harus menyesuaikan kapasitas usahanya agar tetap mampu bersaing.
Kondisi tersebut menyebabkan pasar tenaga kerja di banyak negara mengalami tekanan, terutama pada sektor-sektor yang terdampak perubahan teknologi dan perlambatan investasi.
3. Pencegahan PHK Dinilai Harus Dimulai dari Akar Permasalahan
Kalangan dunia usaha menilai bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan dampak akhir dari berbagai persoalan yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya menangani pekerja yang telah terkena PHK, tetapi juga memperbaiki faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja.
Salah satu pendekatan yang dinilai penting adalah menghilangkan berbagai hambatan yang mengganggu kegiatan usaha, mulai dari regulasi yang belum efisien, proses perizinan, hingga kendala investasi yang dapat menghambat ekspansi perusahaan.
Dengan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, perusahaan diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan tenaga kerja bahkan membuka lapangan pekerjaan baru.
4. Regulasi Ketenagakerjaan Perlu Menyesuaikan Tantangan Masa Depan
Selain memperbaiki iklim usaha, pembahasan regulasi ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama. Dunia usaha mendorong agar penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2026 tidak hanya berfokus pada penyesuaian terhadap putusan hukum, tetapi juga mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berubah.
Regulasi yang adaptif dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepastian bagi dunia usaha. Dengan demikian, perusahaan memiliki kepercayaan untuk terus berinvestasi, sementara pekerja tetap memperoleh hak dan perlindungan yang memadai.
Penyusunan kebijakan yang berpandangan jauh ke depan juga diharapkan mampu mengantisipasi perubahan akibat digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta transformasi industri yang semakin cepat.
