Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dipertahankan meskipun harga minyak dunia mengalami gejolak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi global yang masih berfluktuasi. Dengan mempertahankan harga BBM subsidi, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi tetap menjadi prioritas dalam kebijakan energi pemerintah.
Selain mempertahankan harga BBM subsidi, pemerintah juga membuka peluang penyesuaian harga BBM nonsubsidi apabila harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) mengalami penurunan. Selama ini, kenaikan harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh tingginya harga minyak dunia sehingga harga jual di dalam negeri ikut meningkat. Apabila tren harga minyak global mulai melemah, pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi agar lebih sesuai dengan kondisi pasar. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna BBM nonsubsidi sekaligus menciptakan mekanisme penetapan harga yang lebih adaptif terhadap perubahan harga energi internasional.
Strategi pemerintah dalam sektor energi diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial melalui subsidi dan penerapan mekanisme pasar pada BBM nonsubsidi. Dengan mempertahankan harga BBM subsidi, pemerintah berusaha mengendalikan dampak inflasi yang dapat memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti perkembangan harga minyak dunia agar mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam menghadapi perubahan harga energi global yang masih sulit diprediksi.
Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, pembahasan tidak hanya berfokus pada kebijakan BBM, tetapi juga menyentuh persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian gangguan pasokan listrik agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat kembali berjalan normal. Penanganan sektor kelistrikan menjadi salah satu prioritas karena memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, aktivitas industri, serta pelayanan publik. Evaluasi terhadap sistem pemeliharaan dan operasional kelistrikan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keandalan pasokan energi nasional.
Selain membahas BBM dan kelistrikan, pemerintah juga menyoroti percepatan program hilirisasi yang menjadi kewajiban sejumlah perusahaan nasional setelah memperoleh perpanjangan izin pengelolaan pertambangan. Hilirisasi dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri dalam negeri, serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh perusahaan wajib menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, langkah penegakan aturan akan dilakukan sesuai mekanisme hukum. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
