Kuatbaca - Indonesia memperluas kerja sama di bidang statistik dengan sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Langkah tersebut dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangkaian Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum untuk membahas perkembangan statistik di negara-negara anggota OKI, tetapi juga dimanfaatkan Indonesia untuk membangun kolaborasi secara bilateral. Kerja sama yang dijalin mencakup sejumlah bidang yang memiliki kaitan dengan kebutuhan data ekonomi, sosial, perdagangan, hingga aktivitas keagamaan.
Sejumlah agenda kerja sama yang disiapkan BPS bersama negara mitra mencakup pengembangan statistik halal, penyusunan produk domestik bruto (PDB) berbasis syariah, peningkatan kualitas statistik perdagangan, serta pengembangan data mengenai haji dan umrah.
Selain itu, terdapat pula kerja sama yang berkaitan dengan metode pengukuran kemiskinan multidimensi. Pengembangan metode tersebut menjadi penting karena kemiskinan tidak selalu dapat dilihat hanya dari besaran pendapatan atau pengeluaran masyarakat.
Dengan data yang lebih lengkap, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dipetakan melalui berbagai indikator. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memahami persoalan kemiskinan secara lebih menyeluruh.
Salah satu kerja sama yang mendapat perhatian adalah kolaborasi antara BPS dengan General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi. Kedua lembaga memiliki kepentingan yang cukup erat dalam pengembangan data terkait aktivitas haji dan umrah.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah haji yang besar setiap tahunnya. Sementara Arab Saudi menjadi negara tujuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kondisi tersebut membuat ketersediaan data yang akurat menjadi penting bagi kedua negara.
Statistik mengenai haji dan umrah tidak hanya berkaitan dengan jumlah jemaah. Data yang baik dapat membantu menggambarkan berbagai aspek yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat, kebutuhan layanan, serta aktivitas ekonomi yang muncul selama penyelenggaraan ibadah.
Kerja sama bilateral tersebut juga mencakup pengembangan statistik halal. Bidang ini semakin relevan seiring berkembangnya industri halal yang mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman hingga jasa serta produk lainnya.
Ketersediaan statistik halal yang lebih terstruktur dapat membantu pemerintah maupun pelaku usaha memahami perkembangan sektor tersebut. Data yang konsisten juga diperlukan untuk melihat skala ekonomi halal dan pergerakannya dari waktu ke waktu.
Bagi Indonesia, pengembangan statistik halal dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Data yang lebih akurat dapat membantu penyusunan kebijakan sekaligus memberikan gambaran mengenai peluang ekonomi yang tersedia.
Bidang lain yang menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pengembangan penghitungan PDB syariah. Konsep ini berkaitan dengan upaya memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan sektor syariah.
Pengembangan statistik semacam ini membutuhkan metode yang jelas agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara konsisten. Kerja sama antarnegara menjadi penting karena setiap negara memiliki karakteristik ekonomi dan sistem pencatatan yang berbeda.
Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarlembaga statistik diharapkan dapat membantu memperbaiki metode pengumpulan serta pengolahan data. Dengan demikian, statistik yang dihasilkan dapat menjadi dasar analisis yang lebih kuat.
Kerja sama juga diarahkan pada sinkronisasi data ekspor dan impor. Data perdagangan menjadi salah satu komponen penting dalam membaca kondisi perekonomian suatu negara, sehingga kualitas pencatatannya perlu terus diperbaiki.
Perbedaan pencatatan antara negara asal dan negara tujuan dapat menyebabkan adanya selisih dalam statistik perdagangan. Melalui koordinasi dan pertukaran data, perbedaan tersebut dapat ditelusuri dan diperbaiki.
Upaya sinkronisasi juga dapat membantu menghasilkan statistik perdagangan yang lebih akurat. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat perkembangan perdagangan Indonesia dengan negara mitra serta membantu pemerintah dalam melakukan analisis ekonomi.
Sementara itu, kerja sama mengenai kemiskinan multidimensi menjadi bagian lain dari agenda pengembangan statistik. Pendekatan ini melihat kemiskinan melalui sejumlah aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran.
Seseorang atau sebuah keluarga dapat menghadapi persoalan kemiskinan meskipun indikator pendapatannya tidak selalu menunjukkan kondisi yang sama. Misalnya, persoalan akses terhadap pendidikan, kesehatan, tempat tinggal layak, maupun layanan dasar juga dapat menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat.
Karena itu, pengembangan metode pengukuran kemiskinan multidimensi dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Pemerintah kemudian dapat menggunakan data tersebut untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sejumlah kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Penandatanganan menjadi bagian dari rangkaian pertemuan yang mempertemukan lembaga statistik Indonesia dengan mitra dari negara-negara anggota OKI.
Kerja sama bilateral tersebut menunjukkan bahwa pengembangan statistik tidak dapat berjalan sendiri. Perbedaan sistem pencatatan, kebutuhan data, serta karakteristik masing-masing negara membuat pertukaran pengalaman menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas statistik.
Kolaborasi antarnegara juga memungkinkan lembaga statistik memperoleh perspektif baru dalam mengembangkan metode pengumpulan dan pengolahan data.
Penguatan kerja sama statistik pada akhirnya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah terhadap data yang berkualitas. Data statistik digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari perencanaan pembangunan hingga evaluasi kebijakan.
Semakin baik kualitas data yang tersedia, semakin besar pula peluang pemerintah menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena itu, kerja sama BPS dengan negara-negara anggota OKI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki manfaat dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Indonesia melalui BPS kini memiliki sejumlah agenda kerja sama yang mencakup sektor strategis, mulai dari ekonomi syariah, perdagangan internasional, penyelenggaraan haji dan umrah, hingga pengukuran kemiskinan. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan statistik yang semakin akurat, terukur, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat serta perekonomian secara lebih komprehensif.
