Kuatbaca - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Menurutnya, kualitas belanja negara harus menjadi perhatian utama sehingga setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Said saat membahas pokok-pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN. Pembahasan APBN 2027, menurut dia, perlu bertolak dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk APBN 2025.
Evaluasi tersebut penting agar pemerintah dan DPR dapat melihat sejauh mana kebijakan fiskal yang telah dijalankan mampu mencapai sasaran pembangunan. Anggaran yang besar tidak akan cukup apabila pelaksanaannya tidak menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.
Said menekankan perlunya kejelasan tujuan dalam setiap program yang menggunakan anggaran negara. Artinya, sebuah program pemerintah sejak awal harus memiliki sasaran yang terukur dan dapat dijelaskan manfaatnya.
Kejelasan tujuan juga diperlukan agar anggaran tidak tersebar ke terlalu banyak kegiatan yang dampaknya sulit dirasakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program yang dibiayai APBN memang menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan nasional.
Dengan pendekatan tersebut, proses penyusunan anggaran tidak hanya membahas berapa besar dana yang tersedia atau berapa banyak program yang akan dijalankan. Perhatian juga harus diarahkan pada alasan sebuah program dibuat, kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat, serta perubahan yang diharapkan setelah program dilaksanakan.
Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap program pemerintah juga dinilai perlu memiliki ukuran keberhasilan yang konkret. Said menilai pengukuran dampak menjadi bagian penting untuk memastikan APBN benar-benar bekerja secara efektif.
Ukuran tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah suatu program memberikan hasil sesuai dengan target atau justru membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, evaluasi anggaran tidak berhenti pada persoalan administratif seperti tingkat penyerapan, tetapi berlanjut pada penilaian terhadap hasil yang diperoleh.
Pendekatan berbasis dampak juga dapat membantu pemerintah menentukan program mana yang layak diperkuat, diperbaiki, atau bahkan dihentikan. Langkah tersebut penting di tengah kebutuhan untuk menjaga efisiensi sekaligus memastikan ruang fiskal digunakan untuk kepentingan yang paling strategis.
Said juga menggarisbawahi hubungan antara APBN dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja negara diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan mampu memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Anggaran pemerintah dapat diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan terhadap dunia usaha, hingga penguatan daya beli masyarakat merupakan sejumlah aspek yang dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.
Dengan perencanaan yang tepat, belanja negara diharapkan tidak hanya menghasilkan output berupa pembangunan fisik atau pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dampaknya kemudian dapat terlihat melalui peningkatan kesempatan kerja, produktivitas, dan pendapatan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dinilai belum cukup apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, aspek pemerataan menjadi bagian penting dalam arah kebijakan APBN 2027.
Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Pemerataan menjadi penting agar pembangunan nasional tidak menciptakan kesenjangan yang semakin lebar.
Dalam konteks tersebut, APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen negara untuk mengurangi ketimpangan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memperkuat daerah, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih merata.
Selain mengejar pertumbuhan dan pemerataan, prinsip keadilan ekonomi juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBN 2027. Anggaran negara diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat dari berbagai lapisan.
Keadilan dalam kebijakan fiskal bukan hanya menyangkut besarnya bantuan atau belanja pemerintah, tetapi juga bagaimana manfaat APBN didistribusikan. Program yang menggunakan dana publik harus memiliki dampak yang proporsional dan memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Karena itu, penyusunan APBN perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan jangka panjang dan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Kebijakan fiskal harus mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan ruang bagi peningkatan kesejahteraan.
Pembahasan APBN 2027 nantinya akan menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi kembali efektivitas kebijakan fiskal. Setiap program yang masuk dalam anggaran perlu diuji berdasarkan manfaat dan kontribusinya terhadap target pembangunan.
Evaluasi yang lebih ketat juga dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Program yang memiliki hasil jelas dan berdampak besar dapat memperoleh dukungan lebih kuat, sementara belanja yang kurang efektif dapat ditinjau kembali.
Langkah tersebut menjadi penting karena APBN pada dasarnya merupakan instrumen yang menggunakan sumber daya publik. Oleh sebab itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi manfaat yang diterima masyarakat.
Arah tersebut menunjukkan bahwa penyusunan APBN 2027 diharapkan semakin menekankan kualitas belanja negara. Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan.
Said menegaskan bahwa prinsip kejelasan tujuan, keterukuran dampak, pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi akan menjadi landasan dalam pembahasan anggaran ke depan.
Dengan prinsip tersebut, APBN 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangannya adalah memastikan setiap kebijakan yang telah dirancang benar-benar diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan hasil yang dapat dirasakan secara luas.
