Utang Pinjaman Online Warga RI Tembus Rp105 Triliun, OJK Ungkap Risiko Kredit Macet
Kuatbaca.com- Penggunaan layanan pinjaman online atau pinjaman daring di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai outstanding pembiayaan pada industri Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman daring mencapai Rp105,63 triliun hingga Juli 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan melalui platform digital masih cukup tinggi. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, outstanding pembiayaan pinjaman daring tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 24,76 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi semakin banyak digunakan masyarakat. Proses pengajuan yang relatif mudah dan dapat dilakukan secara digital menjadi salah satu karakteristik yang membuat pinjaman daring menjadi alternatif pembiayaan.
Namun, pertumbuhan nilai pembiayaan juga perlu diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik. Masyarakat sebagai peminjam perlu memperhitungkan kemampuan membayar agar tidak mengalami kesulitan ketika memasuki masa jatuh tempo.
1. OJK Catat Pembiayaan Pinjol Tumbuh 24,76 Persen
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers RDKB Agustus yang digelar secara daring pada Senin, 7 September 2026.
Menurut data OJK, nilai pembiayaan yang masih berjalan atau outstanding pada industri pinjaman daring per Juli 2026 mencapai Rp105,63 triliun.
"Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Juli 2026 tumbuh 24,76% year-on-year dengan nominal sebesar Rp 105,63 triliun," terang Agusman dalam konferensi pers RDKB Agustus secara online, Senin (7/9/2026).
Kenaikan tersebut menggambarkan semakin besarnya aktivitas pembiayaan digital di Indonesia. Platform pinjaman daring menjadi salah satu bagian dari ekosistem industri jasa keuangan yang terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi.
Meski demikian, peningkatan nilai pembiayaan tidak selalu berarti seluruh pinjaman berada dalam kondisi sehat. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah tingkat risiko kredit bermasalah.
2. Risiko Kredit Macet Pinjaman Daring Ikut Naik
Selain mencatat kenaikan nilai pembiayaan, OJK juga mengungkap perkembangan risiko kredit macet pada industri P2P Lending. Pada Juli 2026, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tercatat sebesar 4,32 persen.
Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada level 4,26 persen. Kenaikan ini menjadi perhatian karena menunjukkan adanya peningkatan proporsi pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran dalam periode tertentu.
"Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tercatat di posisi 4,32%" terang Agusman.
Bagi masyarakat, data tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan pinjaman online harus dilakukan secara terukur. Pinjaman sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dapat diperhitungkan dan disesuaikan dengan kemampuan finansial.
Peminjam juga perlu memahami seluruh biaya, bunga, tenor, denda, serta ketentuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman. Pemahaman terhadap kontrak pembiayaan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya melihat jumlah dana yang diterima, tetapi juga total kewajiban yang harus dikembalikan.
3. Pertumbuhan Pinjol Perlu Diimbangi Literasi Keuangan
Besarnya nilai outstanding pinjaman daring menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan digital semakin terbuka. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga menuntut masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai.
Kemudahan mengajukan pinjaman melalui perangkat digital dapat membuat proses pembiayaan berlangsung dalam waktu singkat. Karena itu, keputusan untuk meminjam sebaiknya tetap didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan membayar, bukan sekadar karena proses pengajuannya mudah.
Masyarakat juga perlu memastikan layanan yang digunakan berada dalam pengawasan regulator sesuai ketentuan yang berlaku. Menggunakan penyelenggara yang legal dapat membantu mengurangi risiko yang mungkin muncul dari layanan pembiayaan ilegal.
Pertumbuhan industri pinjaman daring juga menjadi tantangan bagi penyelenggara untuk menjaga kualitas pembiayaan. Pengelolaan risiko, penilaian kemampuan debitur, serta perlindungan konsumen menjadi aspek yang semakin penting seiring membesarnya nilai industri.
4. Pembiayaan Pergadaian Tumbuh Lebih dari 50 Persen
Tidak hanya industri pinjaman daring yang mencatat pertumbuhan. OJK juga melaporkan perkembangan positif pada industri pergadaian hingga Juli 2026.
Penyaluran pembiayaan pada industri pergadaian tercatat mencapai Rp160,78 triliun. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 50,73 persen secara tahunan.
Dari total pembiayaan tersebut, produk gadai menjadi penyumbang terbesar. Nilai pembiayaan melalui produk gadai mencapai Rp136,39 triliun atau sekitar 84,83 persen dari keseluruhan pembiayaan industri pergadaian.
Besarnya porsi produk gadai menunjukkan bahwa skema pembiayaan dengan jaminan barang masih menjadi pilihan masyarakat. Pergadaian menawarkan mekanisme pembiayaan yang berbeda dibandingkan pinjaman daring karena terdapat aset yang menjadi jaminan dalam transaksi.
Pertumbuhan sektor ini sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan masih tinggi, baik melalui layanan digital maupun lembaga pembiayaan berbasis gadai.
5. Dua Perusahaan Gadai Mendapat Persetujuan Beroperasi Nasional
Dalam perkembangan industri pergadaian, OJK juga memberikan persetujuan peningkatan lingkup wilayah usaha menjadi nasional kepada dua perusahaan.
Kedua perusahaan tersebut adalah PT Pusat Gadai Indonesia dan PT Raja Gadai Indonesia. Dengan adanya persetujuan tersebut, jumlah perusahaan pergadaian yang memiliki lingkup wilayah usaha nasional kini menjadi lima perusahaan.
"Dengan demikian, saat ini terdapat 5 perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional," tutur Agusman.