Kuatbaca.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan Co-Founder sekaligus CEO Roblox David Baszucki di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas kewajiban platform digital dalam memenuhi ketentuan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.
Salah satu aturan yang menjadi perhatian pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Pemerintah mendorong agar ketentuan tersebut tidak berhenti pada kebijakan administratif, tetapi diterapkan secara nyata dalam sistem dan fitur platform.
1. Pemerintah Soroti Tingginya Penggunaan Roblox oleh Anak
Roblox menjadi salah satu platform permainan digital yang banyak digunakan oleh anak-anak dan remaja. Tingginya jumlah pengguna dari kelompok usia tersebut membuat aspek keamanan menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
Dalam pertemuan dengan pihak Roblox, pemerintah menekankan bahwa perusahaan perlu memastikan pengalaman bermain tetap aman bagi pengguna anak. Perlindungan tersebut mencakup interaksi antarpengguna, sistem komunikasi, verifikasi usia, serta mekanisme untuk mendeteksi potensi perilaku berisiko.
Perhatian terhadap keamanan anak semakin penting karena platform permainan daring tidak hanya menyediakan aktivitas bermain, tetapi juga memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai fitur digital.
2. Roblox Sudah Menerapkan Sejumlah Fitur Keamanan
Pemerintah mengakui adanya sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox untuk meningkatkan keamanan pengguna di Indonesia. Beberapa di antaranya berkaitan dengan teknologi untuk memperkirakan usia pengguna serta pembatasan fitur komunikasi bagi akun anak.
Roblox juga telah memperkenalkan sejumlah produk dan fitur yang ditujukan untuk memberikan pengalaman yang lebih sesuai bagi kelompok pengguna tertentu. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam membangun sistem keamanan di dalam platform.
Meski demikian, pemerintah masih melihat perlunya penguatan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketepatan proses verifikasi usia sehingga sistem dapat memberikan perlakuan dan perlindungan yang sesuai dengan kelompok umur pengguna.
3. Verifikasi Usia Jadi Salah Satu Fokus Utama
Verifikasi usia merupakan bagian penting dalam penerapan perlindungan anak di ruang digital. Informasi mengenai usia pengguna dapat menentukan fitur apa saja yang dapat digunakan serta bentuk interaksi yang diperbolehkan.
Pemerintah mendorong Roblox untuk terus meningkatkan mekanisme tersebut, khususnya bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Tujuannya adalah memastikan anak tidak memperoleh akses atau berinteraksi melalui fitur yang berpotensi meningkatkan risiko keamanan.
Dengan sistem verifikasi yang lebih akurat, platform dapat menerapkan pembatasan berdasarkan usia secara lebih efektif. Pendekatan tersebut juga dapat membantu mengurangi kemungkinan anak terpapar interaksi yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.
4. Konsep Safety-by-Design Didorong dalam Pengembangan Roblox
Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian pemerintah adalah konsep safety-by-design. Prinsip tersebut menempatkan aspek keamanan sebagai bagian dari proses perancangan produk sejak awal.
Artinya, perlindungan pengguna tidak hanya dilakukan setelah muncul laporan atau terjadi penyalahgunaan. Sistem keamanan perlu dirancang bersamaan dengan pengembangan fitur sehingga potensi risiko dapat diminimalkan sejak pengguna mulai memanfaatkan layanan.
Penerapan konsep tersebut menjadi semakin relevan pada platform yang digunakan anak-anak. Setiap fitur baru perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna berusia muda dapat berinteraksi dengan sistem dan pengguna lainnya.
5. Interaksi Anak dengan Orang Asing Perlu Dibatasi
Pemerintah juga mendorong Roblox memperkuat pembatasan komunikasi antara pengguna anak dan orang yang tidak dikenal. Interaksi semacam itu menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam ekosistem permainan daring.
Selain membatasi komunikasi, pemerintah meminta platform memperkuat sistem untuk mencegah pengguna membawa percakapan keluar dari platform. Pengawasan terhadap pola komunikasi juga diperlukan agar potensi perilaku yang membahayakan anak dapat diketahui lebih cepat.
Kemampuan sistem dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak awal dinilai penting. Dengan mekanisme tersebut, platform memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi sebelum sebuah interaksi berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
6. Roblox Terbuka Menyesuaikan Produk dengan Aturan Indonesia
Dalam pertemuan tersebut, pihak Roblox menyampaikan komitmen untuk terus menyesuaikan produk dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penyesuaian tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem keamanan platform ke depan.
Sejumlah perubahan yang diminta pemerintah Indonesia juga berpotensi menjadi referensi untuk pengembangan fitur di wilayah lain. Hal ini memungkinkan standar keamanan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan suatu negara diterapkan lebih luas apabila sesuai dengan karakteristik pasar dan regulasi setempat.
Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan platform global perlu mempertimbangkan aturan yang berlaku di masing-masing negara tempat layanan tersedia.
7. Pemerintah Dorong Roblox Hadir Lebih Dekat di Indonesia
Selain membahas fitur dan keamanan digital, pemerintah juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran perusahaan secara langsung di Indonesia. Salah satu opsi yang dibahas adalah penempatan pejabat senior atau pembukaan kantor di Jakarta.
Kehadiran perwakilan perusahaan di Indonesia diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara Roblox dengan pemerintah. Komunikasi yang lebih dekat juga dapat membantu mempercepat pembahasan mengenai regulasi, pengawasan, dan tindak lanjut terhadap persoalan yang berkaitan dengan pengguna lokal.
Roblox sebelumnya telah menyampaikan adanya evaluasi mengenai kemungkinan menempatkan pemimpin senior di Jakarta. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendukung pelaksanaan kewajiban platform secara lebih efektif.
8. Implementasi PP Tunas Diminta Terukur dan Transparan
Penerapan PP Tunas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kebijakan perlindungan anak di atas kertas. Pemerintah juga menginginkan adanya mekanisme pelaporan yang dapat menunjukkan perkembangan implementasi aturan tersebut.
Pelaporan secara rutin, terukur, dan transparan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana langkah perlindungan telah diterapkan di dalam platform. Dengan adanya laporan yang jelas, evaluasi terhadap kebijakan dapat dilakukan berdasarkan perkembangan yang dapat dipantau.
Pemerintah juga ingin memastikan bahwa komitmen perusahaan terhadap keamanan anak dapat terlihat melalui perubahan nyata pada sistem, fitur, dan pengalaman pengguna.
