Pemerintah Pastikan Proyek Tanggul Laut Raksasa Tetap Berjalan, Kajian Pembiayaan dan Alternatif Solusi Berlanjut
Pemerintah menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa akan terus berlanjut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk mengatasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) serta meminimalkan risiko banjir, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta pada Rabu (19/3/2025), Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa sejak 2016 pemerintah telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan dalam melakukan kajian pembangunan tanggul laut, yang direncanakan membentang dari Cilegon hingga Gresik dengan panjang mencapai 946 km.
"Kami telah merampungkan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Kemudian, pada 2020, proyek ini dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tambahan pembangunan sepanjang 33,54 km," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).
Kajian Lanjutan Tahap B dan Integrasi dengan Infrastruktur Lain
Saat ini, pemerintah tengah melakukan studi kelayakan (feasibility study) dan kajian pembiayaan untuk pembangunan tanggul laut Tahap B yang direncanakan sepanjang 21 km. Kajian ini mencakup penentuan desain tanggul, apakah akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall yang disusun Kementerian PUPR pada 2020 atau menggunakan Masterplan 2016 dari Bappenas.
Selain di Jakarta, pembangunan tanggul laut juga berlangsung di wilayah Jawa Tengah, yang terintegrasi dengan proyek infrastruktur lain, seperti Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Dody menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut bukan proyek yang berdiri sendiri. Pemerintah menerapkan pendekatan terpadu dalam pengendalian banjir, yang juga mencakup program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air melalui sistem pengolahan limbah di muara sungai dalam proyek Jakarta Sewerage System.
"Pengendalian banjir harus dibarengi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Penggunaan air tanah berlebihan berkontribusi pada penurunan muka tanah yang memperparah risiko banjir di Jakarta," jelas Dody. "Kami berharap proyek ini segera terealisasi agar dampak lingkungan yang merugikan masyarakat bisa diminimalkan."
Strategi Pembangunan: Kombinasi Solusi Beton dan Ramah Lingkungan
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan dan memperbarui berbagai studi terkait giant sea wall yang telah dilakukan di Indonesia.
Namun, AHY menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut tidak harus dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Tidak semua wilayah pesisir membutuhkan tanggul beton. Sebagai alternatif, beberapa area akan menggunakan solusi berbasis alam, seperti penanaman hutan mangrove, yang dikenal sebagai green solution.
"Pendekatan ini akan dilakukan secara paralel. Tidak semua pesisir utara Jawa menjadi prioritas utama. Beberapa wilayah masih bisa menggunakan metode lain, seperti kombinasi gray solution (struktur beton) dan green solution (mangrove atau solusi berbasis alam)," ungkap AHY usai rapat koordinasi di kantornya, Rabu (19/3/2025).
Pemerintah terus mengkaji solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan pesisir utara Jawa, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya.