Suahasil Evaluasi Perombakan Pejabat Era Purbaya, Permintaan Pembatalan Masih Dikaji

Kuatbaca - Menteri Keuangan Suahasil Nazara tengah melakukan peninjauan terhadap perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebelumnya dilakukan ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menduduki posisi Menteri Keuangan. Perombakan tersebut kini menjadi perhatian setelah muncul permintaan dari jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar sebagian keputusan tersebut ditunda atau dibatalkan.

Perombakan berlangsung pada 10 September 2026 dan mencakup sejumlah jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Mayoritas perubahan terjadi pada dua unit penting, yakni Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Suahasil Belum Mengambil Keputusan

Suahasil menyatakan proses tersebut masih dibahas secara internal. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kembali rangkaian proses yang telah berlangsung, termasuk keputusan dan aktivitas yang sudah dilakukan sebelum dirinya kembali memimpin Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, belum terdapat keputusan final mengenai apakah seluruh perombakan akan dipertahankan, sebagian dikoreksi, atau ada pejabat tertentu yang dikembalikan ke posisi sebelumnya.

Menteri Keuangan juga masih menunggu masukan dari jajaran eselon I. Menurut penjelasan yang disampaikan Suahasil, penempatan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tahapan dan tidak dilakukan secara terpisah antarunit.

Bimo Wijayanto Persoalkan Proses Seleksi

Permintaan peninjauan ulang sebelumnya disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Ia menyoroti adanya sejumlah nama dalam daftar perombakan yang menurutnya belum mengikuti proses talent management di lingkungan DJP.

Talent management merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai dan memetakan pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, serta kebutuhan organisasi.

Menurut Bimo, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar perombakan ditunda atau dibatalkan terlebih dahulu.

Ratusan Jabatan Mengalami Perubahan

Perombakan yang dilakukan pada 10 September tidak hanya menyangkut satu tingkat jabatan. Perubahan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon.

Skala perubahan yang cukup luas membuat proses peninjauan kembali menjadi perhatian karena keputusan terkait pejabat akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi dan koordinasi antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan.

DJP dan DJBC menjadi dua unit yang paling banyak terdampak dalam perubahan tersebut. Kedua direktorat jenderal tersebut memiliki posisi penting dalam pengelolaan penerimaan negara, sehingga penataan pejabat di dalamnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas administrasi perpajakan serta kepabeanan dan cukai.

Sambil menunggu keputusan lebih menyeluruh dari Menteri Keuangan, Bimo menyampaikan bahwa pejabat yang dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam proses perombakan dapat dibatalkan penempatannya dan dikembalikan ke posisi semula.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak selalu berarti seluruh keputusan sebelumnya akan dibatalkan. Ada kemungkinan hanya bagian tertentu yang diperbaiki berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses dan persyaratan masing-masing pejabat.

Posisi akhir setiap pejabat tetap menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan setelah seluruh proses peninjauan selesai dilakukan.

Persoalan talent management menjadi salah satu titik penting dalam polemik perombakan tersebut. Mekanisme ini berkaitan dengan upaya organisasi memastikan pengisian jabatan dilakukan melalui proses penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pegawai.

Bimo menilai adanya pejabat yang belum melalui tahapan tersebut perlu diperhatikan karena terdapat pegawai lain yang telah menjalani proses assessment dan tahapan evaluasi sebelum masuk dalam pertimbangan pengisian jabatan.

Dalam konteks birokrasi, mekanisme seleksi dan penempatan pejabat menjadi bagian penting karena keputusan tersebut tidak hanya memengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga struktur kerja serta kesinambungan organisasi.

Peninjauan terhadap perombakan pejabat ini berlangsung tidak lama setelah Suahasil resmi menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Serah terima jabatan Menteri Keuangan berlangsung pada 15 September 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan kembali dipercaya memimpin kementerian yang mengelola kebijakan fiskal serta keuangan negara.

Pergantian tersebut membuat sejumlah keputusan yang dibuat pada masa kepemimpinan sebelumnya perlu dilihat kembali oleh pejabat baru, termasuk kebijakan mengenai penempatan dan rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Meskipun perhatian awal muncul dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, persoalan ini juga berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pimpinan kedua unit tersebut sama-sama meminta agar perubahan tertentu ditinjau kembali.

Keterlibatan dua direktorat jenderal tersebut membuat evaluasi harus melihat persoalan secara lebih luas. Selain proses penempatan, koordinasi antardirektorat juga menjadi pertimbangan karena sejumlah jabatan dan tugas di Kementerian Keuangan saling berkaitan.

Suahasil menyampaikan bahwa penataan pejabat di lingkungan kementerian perlu memperhatikan hubungan lintas unit eselon I. Koordinasi tersebut diperlukan agar struktur organisasi dapat berjalan secara terpadu.

Sampai 16 September 2026, Suahasil belum menetapkan keputusan akhir mengenai nasib perombakan pejabat era Purbaya. Pemerintah masih memeriksa proses yang telah dilakukan dan menunggu masukan dari jajaran eselon I.

Artinya, permintaan pembatalan yang disampaikan pimpinan DJP dan DJBC belum otomatis menjadi keputusan resmi Kementerian Keuangan. Ada tahapan evaluasi yang masih harus diselesaikan sebelum perubahan jabatan ditetapkan secara definitif.

Persoalan perombakan pejabat tersebut kini menjadi bagian dari proses penataan internal Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Suahasil. Selain memastikan keberlanjutan pekerjaan kementerian, proses evaluasi juga berkaitan dengan mekanisme penempatan pejabat dan koordinasi antarunit.

Keputusan yang nantinya diambil akan menentukan apakah perombakan 10 September tetap berlaku sepenuhnya atau mengalami perubahan pada bagian tertentu.

Untuk saat ini, Kementerian Keuangan masih berada dalam tahap pemeriksaan dan pengumpulan masukan. Kepastian mengenai pejabat yang tetap bertahan, dipindahkan, atau dikembalikan ke posisi sebelumnya akan mengikuti hasil evaluasi serta keputusan resmi Menteri Keuangan.