Kuatbaca - Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia melakukan peninjauan terhadap kinerja PT PLN (Persero) sekaligus mempercepat proses transformasi perusahaan listrik milik negara tersebut. Arahan ini disampaikan setelah terjadinya gangguan pasokan listrik di Batam, Kepulauan Riau, yang sempat mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah menginginkan PLN menjadi perusahaan yang lebih responsif, mampu meningkatkan kualitas pelayanan, serta memiliki sistem operasional yang semakin andal.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan perkembangan tersebut setelah mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada evaluasi kinerja PLN, tetapi juga mencakup langkah percepatan transformasi perusahaan, terutama dari sisi model bisnis.
Danantara diminta menyiapkan konsep perubahan yang dapat segera dipaparkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya rencana yang lebih terarah, pemerintah berharap proses pembenahan PLN tidak berhenti pada evaluasi, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
Pemadaman listrik di Batam menjadi salah satu persoalan yang menyoroti pentingnya keandalan layanan kelistrikan. Pasokan listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, dunia usaha, dan berbagai fasilitas pelayanan publik. Gangguan dalam skala luas dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem dalam menghadapi kendala operasional.
Karena itu, evaluasi terhadap PLN menjadi penting untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan penanganan gangguan yang sudah terjadi, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan perusahaan dalam mencegah dan merespons masalah serupa. Meski demikian, penyebab pasti pemadaman di Batam belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya kelemahan tertentu dalam sistem PLN.
Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat adalah pembaruan model bisnis PLN. Perubahan tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan bekerja lebih cepat, tanggap, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Model bisnis menjadi aspek penting karena berkaitan dengan cara perusahaan mengelola kegiatan operasional, menentukan prioritas investasi, serta menyesuaikan strategi dengan kebutuhan sektor energi.
Arahan Presiden agar rancangan transformasi segera dipaparkan menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah perubahan perusahaan. Rencana tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi landasan untuk menentukan kebijakan dan langkah implementasi. Namun, rincian mengenai bentuk perubahan, target waktu, dan indikator keberhasilan transformasi belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia.
Selain pembenahan PLN, rapat terbatas tersebut membahas percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW). Agenda ini menjadi bagian dari pembicaraan mengenai pengembangan energi surya dan percepatan transformasi sektor energi.
Kapasitas 100 GW merupakan target yang besar sehingga realisasinya membutuhkan perencanaan, investasi, dan pelaksanaan yang terkoordinasi. Pengembangan pembangkit surya juga memerlukan kesiapan infrastruktur kelistrikan agar energi yang dihasilkan dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Meski target tersebut telah menjadi bagian dari pembahasan pemerintah, rincian tahapan pembangunan, lokasi proyek, kebutuhan investasi, dan jadwal pencapaiannya belum dijelaskan dalam informasi awal. Oleh sebab itu, langkah lanjutan diperlukan untuk mengetahui bagaimana target tersebut akan diterjemahkan menjadi program konkret.
Pembenahan PLN dan percepatan pengembangan PLTS menunjukkan adanya dua agenda yang dibahas secara bersamaan, yakni peningkatan kualitas layanan listrik dan pengembangan sumber energi surya. Keduanya membutuhkan perencanaan yang matang agar perubahan di sektor energi tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas, tetapi juga memperhatikan kestabilan pasokan bagi pelanggan.
Pengembangan energi surya dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi terbarukan. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada kesiapan jaringan, sistem pengelolaan pasokan, dan kemampuan infrastruktur untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik pembangkit yang digunakan.
Sebagai pihak yang diminta menyiapkan evaluasi dan rancangan transformasi, Danantara memiliki peran dalam merumuskan langkah yang akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden. Rencana tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai prioritas pembenahan, perubahan model bisnis, serta upaya meningkatkan daya tanggap PLN dalam menghadapi kebutuhan masyarakat.
Tahap berikutnya adalah pemaparan rancangan dan penentuan tindak lanjut. Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, belum tersedia rincian mengenai jadwal presentasi rencana tersebut ataupun keputusan konkret yang telah ditetapkan setelah rapat terbatas.
Arahan Prabowo kepada Danantara menempatkan transformasi PLN sebagai salah satu agenda yang mendapat perhatian pemerintah, terutama setelah gangguan listrik di Batam. Evaluasi diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkuat kinerja perusahaan, meningkatkan respons terhadap gangguan, dan memperjelas arah pengembangan bisnis kelistrikan ke depan.
Di saat yang sama, rencana percepatan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW menambah cakupan pembahasan dari persoalan layanan listrik menuju pengembangan sektor energi secara lebih luas. Keberhasilan kedua agenda tersebut akan bergantung pada kejelasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap langkah-langkah yang nantinya ditetapkan.
Untuk saat ini, pemerintah telah meminta Danantara menyiapkan rancangan transformasi PLN agar dapat segera dipaparkan dan ditindaklanjuti. Sementara itu, pengembangan PLTS 100 GW juga menjadi bagian dari agenda yang dibahas dalam rapat terbatas tersebut. Perkembangan selanjutnya akan menentukan bentuk konkret pembenahan PLN dan strategi percepatan pemanfaatan energi surya di Indonesia.
