Kuatbaca.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberikan penjelasan mengenai wacana pendidikan gratis yang kembali menjadi perhatian pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri dapat digratiskan.
Menurut Abdul Mu'ti, pendidikan pada sekolah negeri mulai jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) pada dasarnya telah memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah. Kebijakan tersebut berjalan melalui sejumlah program pendanaan pendidikan yang diberikan kepada satuan pendidikan maupun peserta didik.
"Semua sekolah negeri mulai TK sampai SMA sudah gratis," kata Mu'ti kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penjelasan pemerintah mengenai kondisi pembiayaan pendidikan negeri saat ini. Pemerintah melalui berbagai skema anggaran telah mengalokasikan dana untuk membantu operasional sekolah dan mendukung kebutuhan peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
1. Dana BOS Menjadi Salah Satu Penopang Operasional Sekolah
Salah satu instrumen pembiayaan pendidikan yang disebut Abdul Mu'ti adalah Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Program ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
Dana BOS digunakan untuk membantu berbagai kebutuhan operasional satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya dukungan tersebut, sekolah negeri memperoleh sumber pembiayaan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan pendidikan.
Kehadiran dana BOS juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah tetap dapat berjalan tanpa membebankan biaya pendidikan utama kepada peserta didik.
Meski demikian, kebutuhan pendidikan seorang siswa tidak hanya berkaitan dengan biaya operasional sekolah. Ada pula kebutuhan personal seperti perlengkapan belajar, transportasi, seragam, dan kebutuhan lain yang dapat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.
Karena itu, pemerintah juga memiliki program bantuan yang secara khusus menyasar peserta didik dari keluarga kurang mampu.
2. Siswa Kurang Mampu Mendapat Dukungan Melalui PIP
Selain BOS, Abdul Mu'ti menyebut Program Indonesia Pintar atau PIP sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut memberikan bantuan kepada siswa yang memenuhi kriteria penerima. Bantuan ini diharapkan dapat membantu peserta didik memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan mereka.
"Murid dapat dana BOS dan bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan PIP," ucapnya.
Dengan adanya kombinasi antara pembiayaan operasional sekolah dan bantuan langsung bagi kelompok tertentu, pemerintah berupaya menjaga akses pendidikan bagi masyarakat. Skema tersebut juga menjadi bagian dari kebijakan untuk mengurangi hambatan ekonomi yang dapat menyebabkan anak kesulitan melanjutkan pendidikan.
Pemerintah masih perlu memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan tepat sasaran sehingga bantuan benar-benar diterima oleh peserta didik yang membutuhkan.
3. Pernyataan Prabowo soal Pendidikan Negeri Gratis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah akan membahas persoalan biaya pendidikan melalui rapat terbatas. Ia menekankan bahwa pendidikan negeri, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga universitas negeri, menurutnya perlu mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ungkap Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai kondisi pendidikan gratis yang sudah berjalan pada sejumlah jenjang sekaligus kemungkinan perluasan kebijakan hingga perguruan tinggi negeri.
4. Pendidikan Gratis di Perguruan Tinggi Menjadi Pembahasan Berikutnya
Berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi memiliki struktur yang lebih kompleks. Perguruan tinggi negeri memiliki berbagai skema pembiayaan, termasuk biaya kuliah yang ditentukan berdasarkan ketentuan dan kondisi mahasiswa.
Karena itu, keinginan untuk menggratiskan pendidikan di universitas negeri membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan dan sumber anggarannya.
Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa rencana tersebut akan dibahas melalui rapat terbatas. Dengan demikian, pernyataan mengenai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri masih menjadi bagian dari agenda kebijakan yang perlu dirumuskan lebih lanjut.
Pemerintah perlu menentukan bentuk kebijakan, kelompok penerima manfaat, mekanisme pembiayaan, serta sumber anggaran apabila program tersebut akan diperluas ke perguruan tinggi negeri.
5. Prabowo Singgung Sumber Anggaran Pendidikan
Dalam pernyataannya mengenai rencana pendidikan gratis, Prabowo juga menyinggung persoalan sumber pendanaan. Ia mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan sumber keuangan negara untuk membiayai kepentingan masyarakat.
"Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. 'Dari mana uangnya?' Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ketika menjelaskan pandangannya mengenai pembiayaan pendidikan. Penggunaan anggaran negara untuk sektor pendidikan pada akhirnya harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan mengenai sumber anggaran menjadi penting karena perluasan pendidikan gratis tentu memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan belanja pemerintah.
6. Perbedaan antara Sekolah Gratis dan Kebutuhan Pendidikan
Istilah sekolah gratis perlu dipahami dalam konteks pembiayaan pendidikan. Ketika pemerintah menyatakan sekolah negeri gratis, hal tersebut terutama berkaitan dengan dukungan terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, keluarga masih dapat memiliki pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan anak selama bersekolah. Contohnya adalah transportasi, perlengkapan pribadi, alat tulis, seragam, atau kebutuhan lain yang tidak selalu termasuk dalam biaya operasional sekolah.
Program bantuan seperti PIP menjadi salah satu instrumen untuk membantu peserta didik dari keluarga yang membutuhkan. Karena itu, keberadaan bantuan pendidikan tetap memiliki peran penting meskipun sekolah negeri tidak memungut biaya pendidikan utama.
Pemahaman mengenai komponen biaya tersebut diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara biaya penyelenggaraan sekolah dan kebutuhan personal peserta didik.
