Rencana pembangunan SMP Negeri 25 Tangerang Selatan (Tangsel) di kawasan Perumahan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, masih menjadi perhatian setelah mendapat penolakan dari sebagian warga sekitar. Keberatan warga terutama berkaitan dengan kondisi lingkungan yang dinilai kurang mendukung untuk pembangunan sekolah berkapasitas besar. Area yang disiapkan untuk pembangunan sekolah memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi dan berada di lingkungan perumahan dengan akses jalan yang relatif terbatas. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kepadatan lalu lintas, aktivitas antar-jemput siswa, hingga potensi gangguan terhadap mobilitas warga sehari-hari. Di tengah penolakan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap mempertimbangkan pembangunan SMPN 25 karena kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan di wilayah Serua dinilai cukup penting. Pemerintah daerah hingga kini juga belum memiliki alternatif lahan lain yang dinilai sesuai untuk menggantikan lokasi tersebut. Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan fasilitas publik di wilayah Tangerang Selatan yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan permukiman.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan melihat persoalan pembangunan SMPN 25 tidak hanya dari sisi keberadaan bangunan, tetapi juga dari kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Kehadiran sekolah negeri dinilai penting untuk memberikan akses pendidikan yang lebih dekat bagi anak-anak yang tinggal di sekitar Kelurahan Serua dan kawasan sekitarnya. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, kebutuhan terhadap ruang belajar juga ikut meningkat. Sekolah tingkat SMP menjadi salah satu fasilitas yang dibutuhkan agar anak-anak tidak harus menempuh jarak terlalu jauh untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi tersebut membuat Pemkot Tangsel masih mempertahankan rencana pembangunan SMPN 25 meskipun terdapat keberatan dari warga. Pemerintah juga menghadapi persoalan keterbatasan lahan yang membuat pencarian lokasi pengganti tidak mudah dilakukan. Karena itu, kebutuhan pembangunan sekolah dan aspirasi warga menjadi dua hal yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Pemerintah dituntut mencari solusi yang tidak hanya mampu menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga tetap memperhatikan kenyamanan serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
Penolakan terhadap pembangunan SMPN 25 Tangsel salah satunya dipicu oleh kondisi fisik kawasan yang dianggap kurang ideal untuk menampung aktivitas sekolah dalam skala besar. Rencana pembangunan tersebut mencakup gedung sekolah bertingkat hingga empat lantai dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa. Jumlah tersebut tentu berpotensi menghasilkan aktivitas yang cukup tinggi, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah. Sementara itu, jalan menuju kawasan tersebut disebut memiliki lebar sekitar empat meter sehingga warga khawatir terjadi kepadatan kendaraan ketika kegiatan sekolah berlangsung. Persoalan tidak hanya berkaitan dengan kendaraan pribadi milik orangtua siswa, tetapi juga kendaraan operasional sekolah, sepeda motor pelajar, serta aktivitas masyarakat sekitar yang menggunakan akses jalan yang sama. Kondisi jalan yang terbatas dikhawatirkan dapat menyulitkan kendaraan melintas secara bersamaan, terlebih ketika terjadi keadaan darurat. Warga pada dasarnya tidak hanya mempertanyakan keberadaan sekolah, tetapi juga meminta agar aspek keselamatan, aksesibilitas, kapasitas lahan, dan dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar menjadi pertimbangan sebelum proyek dilanjutkan.
Besarnya kapasitas sekolah menjadi salah satu faktor yang membuat rencana pembangunan SMPN 25 Tangsel perlu dikaji secara matang. Dengan daya tampung sekitar 1.000 siswa, aktivitas sekolah diperkirakan akan melibatkan jumlah warga sekolah yang cukup besar setiap harinya. Kondisi ini harus disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia agar seluruh kebutuhan sekolah dapat terpenuhi tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kenyamanan. Selain ruang kelas, sekolah juga membutuhkan fasilitas pendukung seperti area parkir, ruang guru, fasilitas olahraga, ruang terbuka, akses bagi kendaraan darurat, serta sarana lain yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Pembangunan gedung empat lantai memang dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan lahan yang terbatas, tetapi dampaknya terhadap lingkungan sekitar tetap perlu diperhitungkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu memastikan desain dan tata kelola sekolah nantinya mampu mengurangi potensi persoalan lalu lintas maupun aktivitas masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan menyediakan sekolah baru tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kondisi permukiman yang telah lebih dulu dihuni warga.
Persoalan pembangunan SMPN 25 Tangerang Selatan pada akhirnya membutuhkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Pemkot Tangsel memiliki alasan untuk mempertahankan pembangunan karena fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan tambahan kapasitas sekolah negeri. Namun, kekhawatiran warga terkait akses jalan, luas lahan, kapasitas siswa, serta dampak aktivitas sekolah juga perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah dapat melakukan kajian kembali terhadap desain bangunan, sistem keluar-masuk kendaraan, pengaturan jam antar-jemput, hingga mekanisme pengelolaan lalu lintas di sekitar sekolah. Dialog dengan warga juga penting untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak. Jika pembangunan tetap dilakukan di lokasi tersebut, pemerintah perlu memastikan berbagai risiko yang dikhawatirkan masyarakat telah diantisipasi sejak awal. Sebaliknya, apabila ditemukan lokasi alternatif yang lebih sesuai, opsi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi potensi persoalan. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan menghadirkan SMPN 25 Tangsel tetap dapat dipenuhi sekaligus menjaga kepentingan warga di kawasan Bukit Nusa Indah.
