Kuatbaca.com - Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Sebanyak 4.998 personel ditempatkan secara khusus di kawasan parlemen untuk mendukung pengamanan dan pelayanan selama kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung.
Personel tersebut berasal dari sejumlah unsur, mulai dari Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga petugas pengamanan dalam atau Pamdal DPR/MPR RI. Pelibatan beberapa unsur tersebut dilakukan untuk mendukung koordinasi pengamanan di kawasan yang menjadi lokasi berkumpulnya massa aksi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan jumlah personel yang disiapkan di sekitar DPR mencapai 4.998 orang.
"Petugas pelayanan untuk di wilayah seputaran DPR sebanyak 4.998. Ini gabungan dari TNI, Polri, Pemprov DKI, dan Pamdal DPR/MPR RI," ujar Budi Hermanto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
1. Total 17.628 Personel Kawal Berbagai Kegiatan di Jakarta
Pengamanan demonstrasi buruh di DPR merupakan bagian dari pengamanan berbagai aktivitas masyarakat yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari yang sama. Kepolisian mencatat terdapat 20 kegiatan demonstrasi dan 17 kegiatan masyarakat yang berlangsung di sejumlah lokasi.
Untuk mengawal seluruh agenda tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan total 17.628 personel. Jumlah tersebut tidak seluruhnya ditempatkan di kawasan DPR karena personel juga disebar ke berbagai titik sesuai kebutuhan pengamanan masing-masing kegiatan.
"Secara keseluruhan, personel yang dipersiapkan itu berjumlah 17.628. Ini di DPR kami sampaikan 4.998. Ada 2.500 untuk personel lalu lintas dalam pengaturan lalu lintas," kata Budi.
Penempatan personel lalu lintas menjadi bagian penting mengingat aktivitas massa di sekitar kompleks parlemen berpotensi memengaruhi pergerakan kendaraan di jalan-jalan sekitarnya. Pengaturan arus kendaraan nantinya menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
2. Rekayasa Lalu Lintas Dilakukan Secara Situasional
Polda Metro Jaya menyatakan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI tidak diberlakukan dengan pola yang kaku. Pengaturan kendaraan akan menyesuaikan kondisi aktual, termasuk kepadatan lalu lintas dan perkembangan kegiatan demonstrasi.
Aksi buruh yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB membuat kepolisian melakukan koordinasi sejak sebelum massa berkumpul. Pengaturan tersebut dilakukan agar peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas.
"Yang pertama kami jawab bahwa terkait tentang rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional tentunya. Memang dari surat pemberitahuan rekan-rekan KBPBI melaksanakan aksi dimulai jam pukul 10.00," jelas Budi.
Selain pengaturan lalu lintas, kepolisian juga telah berkoordinasi mengenai kebutuhan tempat parkir kendaraan massa. Salah satu lokasi yang difasilitasi adalah kawasan Parkir Timur Senayan untuk kendaraan bus yang membawa peserta demonstrasi.
"Jadi kita juga melakukan koordinasi dari Direktorat Intelkam untuk waktu, dan kami juga sudah memfasilitasi di parkir Senayan ini, Parkir Timur, untuk bus-bus dari kelompok buruh," lanjutnya.
3. Pendekatan Humanis Diklaim Menjadi Pola Pengamanan
Dalam mengawal penyampaian aspirasi, Polda Metro Jaya menyatakan pendekatan komunikatif dan humanis akan menjadi bagian dari pola pelayanan kepada peserta aksi. Polisi berharap demonstrasi dapat berlangsung tertib sehingga aspirasi kelompok buruh dapat disampaikan sesuai ketentuan.
Kehadiran personel gabungan juga disebut bukan hanya ditujukan untuk mengamankan massa demonstrasi. Petugas juga memiliki tanggung jawab menjaga aktivitas masyarakat lain yang berlangsung di sekitar kawasan DPR dan ruas jalan Jakarta.
"Kegiatan tetap mengedepankan pelaksanaan dengan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi. Kita menyampaikan bahwa kehadiran petugas pelayanan TNI, Polri, Pemprov DKI, dan Pamdal untuk mengawal agar aspirasi rekan-rekan kita dari KBPBI dapat tersampaikan dengan baik," kata Budi.
Pola tersebut menempatkan komunikasi sebagai salah satu bagian penting selama aksi berlangsung. Koordinasi antara petugas dengan pihak penyelenggara diharapkan dapat membantu mengantisipasi persoalan yang muncul di lapangan.
4. Polisi Diminta Tidak Membawa Senjata Api
Dalam pengamanan aksi demonstrasi tersebut, Budi menegaskan bahwa personel kepolisian yang bertugas tidak diperbolehkan membawa senjata api. Kebijakan itu disebut mengikuti arahan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri.
"Kami juga mengimbau dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi sesuai dengan direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, petugas Polri tidak diperbolehkan membawa senjata api, termasuk melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif," kata Budi.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari arahan pengamanan agar pelaksanaan demonstrasi tetap mengedepankan pelayanan serta komunikasi. Kepolisian juga meminta peserta aksi menjalankan kegiatan dengan memperhatikan ketertiban umum.
5. Peserta Aksi Diminta Menjaga Fasilitas Umum
Selain menyiapkan personel dan mengatur lalu lintas, Polda Metro Jaya mengingatkan peserta demonstrasi untuk ikut menjaga fasilitas umum. Masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi juga tetap memiliki hak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk kita sama-sama menjaga fasilitas umum, menghormati masyarakat lain yang juga memiliki aktivitas ataupun kegiatan lainnya," sambung Budi.
Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar kegiatan penyampaian pendapat tidak mengganggu fasilitas publik maupun aktivitas warga secara berlebihan. Di sisi lain, peserta aksi tetap dapat menggunakan ruang penyampaian aspirasi sesuai aturan yang berlaku.
6. Pengamanan Melibatkan Banyak Unsur
Dengan hampir 5.000 personel yang ditempatkan di sekitar DPR, pengamanan aksi buruh pada 29 September 2026 melibatkan sejumlah unsur secara terpadu. Polri dan TNI menjadi bagian dari pengamanan, sementara Pemprov DKI serta Pamdal DPR/MPR ikut mendukung pelayanan dan pengamanan kawasan.
Polda Metro Jaya juga menempatkan ribuan personel lainnya untuk mengawal kegiatan masyarakat di berbagai wilayah Jakarta. Dari total 17.628 personel yang disiapkan, sebagian ditugaskan untuk kebutuhan lalu lintas dan sebagian lainnya mengikuti kebutuhan pengamanan di lokasi kegiatan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengamanan aksi demonstrasi tidak hanya berfokus pada massa yang berada di depan gedung parlemen, tetapi juga mempertimbangkan mobilitas masyarakat di sekitar lokasi.
7. Situasi Lapangan Menjadi Dasar Pengaturan Selanjutnya
Selama aksi berlangsung, perkembangan situasi di lapangan menjadi salah satu faktor penentu dalam penerapan rekayasa lalu lintas maupun pola pengamanan. Kepolisian telah menyiapkan personel di sejumlah titik untuk merespons perubahan kondisi secara langsung.
Massa buruh dijadwalkan menyampaikan aspirasi di kawasan DPR/MPR RI mulai pukul 10.00 WIB. Dengan persiapan personel gabungan, pengaturan kendaraan, serta koordinasi dengan pihak terkait, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan kegiatan masing-masing tanpa mengabaikan ketertiban dan kepentingan pengguna jalan lainnya.
Bagi masyarakat yang melintas di sekitar kawasan parlemen, kondisi lalu lintas dapat berubah mengikuti situasi aksi. Karena rekayasa lalu lintas bersifat situasional, pengguna jalan perlu memperhatikan arahan petugas dan perkembangan pengaturan di lapangan.
