Camat Grogol Petamburan Pastikan Semua Warga Kolong Tol Angke Bersedia Direlokasi

Kuatbaca - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman, mengungkapkan bahwa seluruh warga yang tinggal di kawasan kolong Tol Angke, Jakarta Barat, siap untuk direlokasi. Proses relokasi ini merupakan bagian dari upaya penataan dan pemberian solusi tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang selama ini tinggal di bawah kolong tol tersebut. Dalam pendataan yang telah dilakukan, tercatat ada 257 Kartu Keluarga (KK) yang berjumlah sekitar 685 jiwa yang akan dipindahkan.

Warga Kolong Tol Angke Siap Pindah

Agus Sulaiman menjelaskan bahwa dari hasil pendataan, seluruh warga yang tinggal di kolong Tol Angke menunjukkan kesediaan untuk dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak. Proses relokasi ini melibatkan warga dengan berbagai status kependudukan, mulai dari yang ber-KTP Jakarta, KTP daerah, hingga warga tanpa identitas. Menurutnya, seluruh warga telah menerima dengan baik konsep relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah, yang mencakup berbagai bentuk bantuan dan fasilitas.

"Semua warga, baik yang memiliki KTP DKI Jakarta, KTP daerah, maupun yang tidak memiliki identitas, telah menyetujui tawaran relokasi yang kami ajukan," ujar Agus. Dengan ini, relokasi akan berjalan dengan lancar tanpa ada kekhawatiran terkait proses penertiban.

Skema Relokasi untuk Warga KTP Jakarta

Untuk warga yang memiliki KTP Jakarta, pemerintah akan memindahkan mereka ke rumah susun (rusun) yang disediakan oleh Pemprov DKI. Setiap keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal di rusun dengan skema subsidi. Selama enam bulan pertama, mereka tidak akan dikenakan biaya sewa. Setelah itu, mereka hanya perlu membayar Rp 250 ribu per bulan untuk biaya sewa tempat tinggal.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan sejumlah bantuan lainnya, seperti pembuatan buku tabungan, token listrik, dan air, yang akan dibantu oleh pihak berwenang. Tak ketinggalan, warga yang direlokasi akan menerima sembako dan kasur dari Dinas Sosial untuk membantu proses adaptasi di rumah susun yang baru.

Bantuan untuk Warga KTP Daerah dan Non Identitas

Untuk warga yang memiliki KTP daerah atau bahkan yang tidak memiliki identitas, pemerintah juga tidak tinggal diam. Mereka akan mendapatkan bantuan berupa uang sewa selama dua bulan yang besarnya mencapai sekitar Rp 1,5 juta. Bantuan uang sewa ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran bagi warga yang perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi baru.

Selain itu, warga yang tidak memiliki identitas juga akan menerima bantuan sembako dari Dinas Sosial untuk memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi selama masa transisi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi mereka selama proses relokasi berlangsung.

Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi warga yang berasal dari luar Jakarta dan ingin kembali ke kampung halaman mereka. Untuk memfasilitasi kepulangan ini, Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyediakan biaya transportasi bagi mereka yang ingin pulang ke daerah asalnya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya peduli terhadap kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga berusaha membantu memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Hari Sabtu, 30 November 2024, menjadi titik awal dimulainya proses pemindahan warga dari kolong Tol Angke. Sebanyak 44 keluarga atau sekitar 120 jiwa akan menjadi yang pertama direlokasi ke rumah susun Lokbin Rawa Buaya. Proses ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan perhatian yang cukup dan dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Agus Sulaiman menyebutkan bahwa warga yang akan direlokasi terdiri dari dua kelompok, yaitu warga kolong yang berada di bagian tinggi dan pendek dari kolong tol. Setiap kelompok akan dipindahkan dengan skema yang disesuaikan agar proses relokasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesulitan bagi para penghuni.

Relokasi warga kolong Tol Angke ini adalah bagian dari komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di bawah kolong tol dan di area yang kurang aman dan tidak sesuai dengan standar kehidupan. Proses relokasi ini juga sejalan dengan upaya Pemprov DKI dalam menciptakan kota yang lebih tertata rapi, aman, dan nyaman bagi semua warganya.

Dengan adanya rumah susun sebagai solusi hunian, diharapkan kualitas hidup warga yang selama ini tinggal di kolong tol dapat meningkat. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya agar warga dapat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, sehingga proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar.