Kuatbaca - Rencana aksi penghentian operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional yang disampaikan sejumlah asosiasi mitra program menuai perhatian dari berbagai kalangan. Langkah yang disebut sebagai aksi "gembok dapur" itu dinilai tidak hanya berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga berpotensi memberikan konsekuensi bagi para mitra yang terlibat di dalamnya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai ancaman tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi mitra pelaksana MBG. Menurutnya, aksi tersebut berisiko memperburuk citra mitra di mata publik sekaligus membuka ruang bagi kelompok yang sejak awal mengkritisi keberadaan program Makan Bergizi Gratis.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi kelompok sasaran, terutama anak sekolah. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, setiap gangguan terhadap pelaksanaannya diperkirakan akan menjadi perhatian publik.
Menurut Jamiluddin, ancaman penghentian operasional dapur dalam skala nasional dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang selama ini mempertanyakan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menilai kelompok yang sejak awal bersikap kritis terhadap program tersebut kemungkinan akan menjadikan rencana aksi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat dorongan agar pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program MBG.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut dapat memperbesar tekanan politik terhadap pemerintah, terlebih jika aksi mogok benar-benar menyebabkan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat terhenti dalam waktu yang cukup lama.
Situasi tersebut dinilai berpotensi mengubah fokus perdebatan dari persoalan tata kelola kemitraan menjadi perdebatan mengenai kelanjutan program secara keseluruhan.
Belakangan ini, Program Makan Bergizi Gratis memang beberapa kali menjadi sorotan. Selain munculnya laporan mengenai dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah, perhatian publik juga tertuju pada kasus hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Berbagai persoalan tersebut membuat pelaksanaan MBG berada dalam pengawasan publik yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
Dalam situasi seperti itu, setiap dinamika baru, termasuk ancaman penghentian operasional dapur, dinilai berpotensi memperbesar keraguan masyarakat terhadap keberlangsungan program.
Karena itu, berbagai pihak menilai penyelesaian persoalan sebaiknya ditempuh melalui dialog agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa terganggu.
Apabila aksi mogok dilakukan secara serentak di berbagai daerah, dampak yang paling besar diperkirakan akan dirasakan oleh para penerima manfaat program.
Program MBG selama ini dirancang untuk menyediakan asupan makanan bergizi secara rutin kepada kelompok sasaran. Jika dapur-dapur penyedia makanan berhenti beroperasi, distribusi makanan otomatis akan terhambat.
Kondisi tersebut bukan hanya berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga terhadap masyarakat yang setiap hari bergantung pada layanan tersebut.
Karena itu, sejumlah pengamat menilai kepentingan penerima manfaat seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan penghentian operasional dilakukan.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis menyampaikan rencana melakukan aksi penghentian operasional dapur MBG secara nasional.
Langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk protes terhadap penghentian kerja sama yang disebut dilakukan secara sepihak oleh Badan Gizi Nasional.
Menurut asosiasi, aksi tersebut akan dilakukan apabila proses pembenahan tata kelola kemitraan belum menemukan penyelesaian hingga pertengahan Agustus 2026.
Rencana tersebut muncul setelah berbagai pertemuan antara perwakilan mitra dengan pihak terkait membahas persoalan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program.
Selain menyampaikan ancaman mogok, asosiasi mitra juga mengungkapkan adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja sama yang selama ini berjalan.
Mereka menilai diperlukan pembenahan dalam tata kelola kemitraan agar hubungan antara penyelenggara program dan mitra pelaksana menjadi lebih jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Persoalan tersebut dinilai penting karena keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah dan jaringan dapur yang bertugas menyiapkan makanan bagi masyarakat.
Jika persoalan administrasi dan kerja sama tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan pelaksanaan program akan terus menghadapi hambatan di lapangan.
Sejumlah pengamat menilai penyelesaian melalui dialog masih menjadi langkah terbaik dibandingkan penghentian layanan secara massal.
Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dan mitra dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menemukan solusi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Pendekatan musyawarah juga dianggap dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang masih berada dalam tahap pengembangan di berbagai daerah.
Selain itu, penyelesaian melalui negosiasi akan membantu menjaga stabilitas pelaksanaan program sekaligus memberikan kepastian bagi para mitra yang selama ini telah berinvestasi dalam penyediaan fasilitas dapur.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program nasional yang memiliki cakupan luas dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia bahan pangan, hingga mitra pengelola dapur.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, koordinasi, dan komunikasi antar seluruh pihak yang terlibat.
Ancaman penghentian operasional dapur menjadi pengingat bahwa sistem kemitraan perlu terus diperbaiki agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penyelesaian yang mengedepankan dialog dan perbaikan tata kelola, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tetap dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
