DPRD DKI Desak Audit Total Sistem IT Bank DKI Usai Layanan JakOne Bermasalah
Kuatbaca.com - Gangguan layanan digital Bank DKI sejak Sabtu, 29 Maret 2025 terus menuai sorotan. Salah satu reaksi paling tegas datang dari anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, yang meminta agar sistem Teknologi Informasi (TI) Bank DKI diaudit secara menyeluruh. Permintaan itu muncul menyusul dibebastugaskannya Direktur IT dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo.
1. Langkah Tegas Gubernur Pramono Disambut Apresiasi
Kenneth, yang juga dikenal sebagai Bang Kent, mengapresiasi tindakan cepat Gubernur Pramono dalam merespons gangguan layanan. Ia menyebut tindakan itu sebagai langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah milik Pemprov DKI Jakarta.
Namun demikian, menurutnya, pencopotan satu orang tak cukup. Ia menyarankan agar dilakukan perombakan total terhadap seluruh jajaran Departemen Teknologi dan Operasional Bank DKI, terutama dalam menghadapi era digitalisasi layanan keuangan.
2. Sistem TI Dinilai Lemah dan Tidak Scalable
Sebagai anggota Komisi C DPRD DKI, Kenneth mengungkapkan kekhawatirannya atas kualitas sistem core banking dan infrastruktur digital Bank DKI. Menurutnya, insiden ini membuktikan bahwa sistem TI bank tersebut tidak tangguh, tidak fleksibel, dan minim sistem cadangan (failover) yang andal.
“Kalau sistemnya benar-benar kuat, kenapa bisa down berhari-hari saat volume transaksi tinggi seperti Idul Fitri?” ujarnya.
Ia juga menyayangkan terjadinya error saat momen arus mudik dan liburan Lebaran, yang justru seharusnya menjadi ujian kesiapan sistem digital Bank DKI.
3. Desak Audit dan Peningkatan Infrastruktur Digital
Kenneth menilai perlu ada audit forensik terhadap sistem IT Bank DKI, termasuk meninjau perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), hingga pusat data (data center) dan sistem keamanan. Ia juga mendesak peningkatan kapasitas server, serta penerapan business continuity planning (BCP) dan disaster recovery plan (DRP) yang lebih matang.
“Bank DKI harus segera berbenah. Bukan hanya kejar penghargaan, tapi sistem layanannya harus benar-benar bisa diandalkan,” katanya.
4. Komunikasi Buruk dan Ancaman Perpindahan Dana Nasabah
Salah satu keluhan besar dari masyarakat adalah minimnya informasi resmi dan respons cepat dari pihak Bank DKI selama layanan terganggu. Kenneth menilai, pola komunikasi seperti ini berbahaya, karena bisa membuat nasabah kehilangan kepercayaan dan berbondong-bondong memindahkan dananya ke bank lain.
“Kalau nasabah sudah hilang kepercayaan, maka citra Bank DKI dan bahkan nama baik Gubernur Pramono ikut tercoreng,” tegasnya.
5. QRIS Error, Saldo Terpotong Tanpa Transaksi
Selain masalah sistem, Kenneth juga menyoroti keluhan nasabah yang gagal melakukan pembayaran melalui QRIS, namun saldonya tetap terpotong. Ia mendesak agar Bank DKI membentuk kanal aduan khusus dan segera mengembalikan dana nasabah yang dirugikan.
“Ini bukan masalah kecil. Harus ada tanggung jawab dan sistem komplain yang jelas, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
6. Evaluasi Rutin dan Penguatan Infrastruktur Digital
Kenneth menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pemeliharaan sistem secara rutin dan preventif, serta peningkatan sistem keamanan dan skalabilitas untuk menampung lonjakan transaksi di masa depan.
“Bank DKI tidak boleh lagi main-main dalam hal layanan digital. Kalau mau ikut bersaing dan menjadi bagian dari kota global, infrastrukturnya harus sekelas internasional,” ujarnya.
Gangguan sistem digital Bank DKI menjadi alarm keras bagi transformasi digital BUMD perbankan. Tindakan cepat dari Gubernur Pramono patut diapresiasi, namun perlu diikuti oleh audit menyeluruh, reformasi internal, peningkatan infrastruktur, dan manajemen komunikasi krisis yang lebih baik. Tanpa hal ini, Bank DKI berisiko kehilangan kredibilitas dan nasabahnya sebuah konsekuensi berat bagi wajah keuangan Jakarta di era digital.