Gubernur Pramono Anung Buka Akses Pendidikan Lewat Perpustakaan dan Museum hingga Larut Malam

Kuatbaca.com - Dalam rangka memperluas akses terhadap fasilitas pendidikan bagi masyarakat, khususnya pelajar dari keluarga tidak mampu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggagas kebijakan baru yang akan mengubah wajah pelayanan publik di ibu kota. Salah satu langkah konkret yang ia tempuh adalah memperpanjang jam operasional perpustakaan hingga pukul 23.00 WIB. Kebijakan ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja yang telah ia canangkan sejak awal menjabat.

"Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11. Kita akan segera lakukan karena ini merupakan bagian untuk memberikan pendidikan dan juga kesempatan kepada anak-anak yang membutuhkan," ujar Pramono saat menyampaikan kebijakannya di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Langkah ini tak hanya memudahkan pelajar yang tidak memiliki tempat belajar yang kondusif di rumah, tetapi juga memberi ruang bagi mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum untuk tetap mengakses ilmu pengetahuan di luar jam kerja atau sekolah.

1. Museum dan Taman Edukasi Juga Akan Dibuka Lebih Lama

Tidak hanya perpustakaan, jam operasional museum dan taman edukasi di Jakarta juga akan diperpanjang. Menurut Pramono, museum sebagai tempat penyimpanan sejarah dan budaya, seharusnya bisa lebih mudah diakses publik, terutama generasi muda. Selama ini, museum di Jakarta umumnya hanya beroperasi hingga pukul 17.00 WIB.

"Yang kami akan segera selesaikan adalah hal menyangkut taman, museum juga akan kami buka tidak hanya sampai dengan jam 5 sore, termasuk perpustakaan. Ini salah satu bagian dari keadilan di bidang pendidikan," jelas Pramono.

Dengan memperpanjang operasional taman dan museum, pemerintah daerah berharap bisa menciptakan ruang publik yang mendidik dan ramah bagi semua kalangan, termasuk keluarga, pelajar, dan warga yang membutuhkan hiburan sehat dan edukatif.

2. Pemutihan Ijazah, Solusi Nyata Bagi Siswa Tidak Mampu

Selain membuka akses pendidikan nonformal, Gubernur Pramono juga menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan klasik di dunia pendidikan, yakni ijazah siswa yang tertahan karena tunggakan biaya sekolah. Dalam program bertajuk “Pemutihan Ijazah”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menebus ijazah milik siswa dari keluarga tidak mampu yang tertahan di sekolah-sekolah swasta.

Pada momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025, sebanyak 371 siswa telah menerima manfaat dari program ini untuk tahap kedua. Ini menambah total penerima manfaat menjadi 488 siswa, dengan anggaran yang telah terserap mencapai Rp 1,69 miliar.

"Hari ini sebanyak 371 siswa menerima bantuan untuk tahap kedua. Sehingga sebanyak 488 siswa telah menerima program pemutihan ijazah senilai Rp 1,69 miliar," ungkapnya.

3. Target Ribuan Siswa Terbantu Sepanjang Tahun 2025

Pemprov DKI Jakarta memiliki target ambisius untuk menyelesaikan masalah ijazah tertahan bagi sedikitnya 6.652 siswa sepanjang tahun 2025. Target ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh yang bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan masa depannya hanya karena masalah ekonomi.

Menurut Pramono, kepemimpinan di bidang pendidikan harus berpihak pada keadilan sosial, bukan sekadar angka kelulusan atau indeks prestasi.

"Program ini penting agar para siswa bisa melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan. Tidak boleh ada anak Jakarta yang tertahan masa depannya hanya karena tidak mampu menebus ijazah," tegasnya.

4. Visi Pendidikan Jakarta yang Lebih Inklusif dan Merata

Kebijakan Pramono Anung dalam membuka perpustakaan dan museum hingga malam, serta program pemutihan ijazah, mencerminkan visi besar untuk membangun Jakarta sebagai kota yang adil dan ramah pendidikan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi menyasar langsung akar permasalahan pendidikan, seperti kesenjangan akses dan keterbatasan fasilitas bagi masyarakat bawah.

Melalui program-program progresif ini, Jakarta diharapkan bisa menjadi model kota metropolitan yang tidak hanya sibuk dengan pembangunan fisik, tetapi juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.