Kemnaker dan Mitra Teken Pakta Integritas, Perkuat Layanan TKA dan K3
Kuatbaca.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas secara serentak yang melibatkan 114 perusahaan jasa pengurusan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (PJP3TKA), perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), serta lembaga audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kegiatan ini berlangsung di dua kota besar, yakni Jakarta dan Surabaya, pada Kamis (26/6/2025).
Pakta Integritas: Komitmen Nyata untuk Tata Kelola Bersih
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukanlah formalitas semata, melainkan sebuah perwujudan nyata dari komitmen para pelaku usaha terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pakta ini juga bertujuan untuk mencegah praktik maladministrasi dan gratifikasi dalam proses pelayanan perizinan, khususnya dalam hal pengelolaan tenaga kerja asing dan layanan K3.
“Pakta integritas yang Bapak/Ibu tandatangani bukan sekadar simbolis, melainkan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pakta Integritas tidak hanya diteken oleh mitra eksternal, tetapi juga diinternalisasi oleh tiga direktorat pemberi layanan publik di lingkungan Kemnaker. Sinergi antara internal kementerian dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan perbaikan sistem pelayanan.
Penguatan Layanan K3 di Surabaya
Di sisi lain, di Surabaya, penandatanganan Pakta Integritas juga dilakukan oleh perusahaan jasa K3 dan lembaga audit SMK3 sebagai bagian dari penguatan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah “Wujudkan Layanan K3 yang Berintegritas dan Profesional”.
Staf Khusus Menaker, Indra, mewakili Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar seremoni. Melainkan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dan Menteri Ketenagakerjaan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas.
“Ini bukan sekadar gimik atau seremoni. Kami ingin memastikan seluruh PJ3K memahami arah baru Kemnaker. Ini bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Menaker untuk mewujudkan institusi yang lebih kuat dan pelayanan K3 yang berkualitas,” tegas Indra.
Komitmen Berkelanjutan dan Sanksi Tegas
Komitmen Pakta Integritas ini telah digaungkan sejak awal pembentukan kabinet melalui penandatanganan oleh para Menteri dan diteruskan ke seluruh jajaran ASN serta pejabat Kemnaker.
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Fahrurozi, menegaskan bahwa Kemnaker akan terus memantau pelaksanaan komitmen ini di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bersangkutan akan mendapat sanksi tegas tanpa kompromi.
“Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen Pakta Integritas ini,” ucap Fahrurozi.
Penandatanganan Pakta Integritas antara Kemnaker dan mitra eksternal ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan TKA dan pengelolaan K3. Dengan komitmen bersama yang kuat, diharapkan pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan semakin transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi maupun maladministrasi.