Mengapa Latar Belakang Militer Penting untuk Dirjen Bea Cukai: Perspektif Istana
Kuatbaca.com - Penunjukan Letnan Jenderal (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Mei 2025 menarik perhatian publik. Pasalnya, Djaka memiliki latar belakang militer yang kuat, dengan pengalaman di Kopassus dan jabatan terakhir sebagai Panglima Kodam. Namun, Istana Kepresidenan menilai bahwa sosok militer diperlukan untuk memimpin institusi strategis ini.
1. Tantangan Pengawasan di Sektor Kepabeanan
Sektor kepabeanan dan cukai Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengawasi arus barang masuk dan keluar negeri. Penyelundupan barang ilegal, seperti narkoba, senjata, dan barang terlarang lainnya, sering kali terjadi melalui jalur-jalur yang sulit terdeteksi. Untuk itu, diperlukan sosok yang memiliki keberanian dan ketegasan dalam menegakkan hukum.
2. Kebutuhan akan Koordinasi Lintas Sektor
Wilayah pengawasan Bea Cukai sangat luas dan melibatkan berbagai instansi, seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Djaka Budhi Utama, dengan pengalaman militer dan kemampuan koordinasi lintas sektor, dianggap mampu memperkuat sinergi antarinstansi. Hal ini penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
3. Keberlanjutan Sinergi dengan TNI
Sebelum penunjukannya, Djaka telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi antara Bea Cukai dan TNI. Bea Cukai telah menjalin kerja sama dengan TNI di berbagai wilayah, seperti Papua, Yogyakarta, dan Nunukan, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan latar belakang militer, Djaka diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat kolaborasi ini.
4. Penyesuaian dengan Ketentuan Hukum
Sebelum dilantik, Djaka telah mengajukan pengunduran diri dari dinas militer pada 2 Mei 2025. Dengan status sebagai purnawirawan, ia memenuhi persyaratan hukum untuk menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Hal ini memastikan bahwa penunjukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.