Kuatbaca.com - Viral di media sosial, wisatawan mengeluhkan harga tiket masuk ke kawasan wisata Curug Nangka di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang mencapai Rp 54.900 per orang. Keluhan ini menarik perhatian publik dan langsung ditanggapi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang berjanji akan meninjau persoalan tersebut.
1. Janji Menteri Kehutanan untuk Mengecek Langsung
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan penyebab tingginya harga tiket masuk. Hal ini diungkapkan saat Raja Juli bertemu wartawan di Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (1/2/2025).
“Saya cek nanti ya,” kata Raja Juli singkat menanggapi pertanyaan media.
Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat, terutama terkait wisata alam yang dikelola negara.
2. Penjelasan dari Kepala Disparbud Bogor: Ada Kenaikan PNBP
Yudi Santosa, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa kenaikan harga tiket masuk Curug Nangka disebabkan oleh kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Harga tiket di lokasi kawasan wisata yang dikelola KLHK mengalami kenaikan sejak November 2024," ujar Yudi.
Yudi menjelaskan bahwa kawasan tersebut berada di bawah pengelolaan beberapa lembaga, seperti:
Namun, ia mengakui bahwa rincian kenaikan harga tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
"Komponen-komponen yang menyebabkan harga tinggi tidak pernah disampaikan kepada kami dan tidak tersosialisasikan dengan jelas," tambahnya.
3. Dampak Kenaikan Harga: Sepinya Pengunjung dan Keluhan Wisatawan
Menurut hasil evaluasi Disparbud Kabupaten Bogor, kenaikan harga tiket masuk ini telah menyebabkan sepinya kunjungan wisatawan ke Curug Nangka. Hal tersebut berimbas pada pendapatan masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM yang bergantung pada pariwisata di kawasan tersebut.
"Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung dan akhirnya memukul perekonomian masyarakat sekitar," ungkap Yudi.
Sebagai tindak lanjut, pihak Disparbud telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk KLHK, Perhutani, dan TNGHS, untuk mencari solusi.
4. Tidak Melibatkan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Harga
Yudi juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga tiket masuk ini sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat melalui KLHK. Pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penetapan tarif baru.
"Kenaikan PNBP ini adalah kebijakan Kementerian, dan pemerintah daerah tidak diikutsertakan," jelas Yudi.
Ia berharap ke depannya, ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat lokal.
5. Viral di Media Sosial: Wisatawan Keluhkan Harga yang Tidak Masuk Akal
Keluhan ini bermula dari video yang viral di media sosial pada Kamis (30/1/2025), di mana sekelompok wisatawan merasa keberatan dengan harga tiket Rp 54.900 per orang. Mereka menyebut harga tersebut terlalu mahal, apalagi mereka tidak menggunakan kendaraan dan berjalan kaki ke lokasi Curug Nangka.
"Kami tidak membawa kendaraan, jadi merasa harga tiket ini tidak masuk akal," ujar salah satu wisatawan dalam video tersebut.
Akibatnya, rombongan wisatawan tersebut memilih untuk tidak masuk dan membatalkan kunjungan mereka ke Curug Nangka.
6. Komponen Harga Tiket dan Perlunya Transparansi
Salah satu penyebab keluhan adalah minimnya penjelasan kepada masyarakat terkait rincian komponen harga tiket. Harga tiket Curug Nangka mencakup beberapa komponen seperti biaya masuk kawasan wisata, biaya PNBP, dan kontribusi pengelola. Namun, rincian ini tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan dan keluhan dari pengunjung.
7. Solusi yang Diharapkan: Evaluasi Harga dan Sosialisasi yang Lebih Baik
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret, antara lain:
8. Menjaga Pariwisata Berkelanjutan di Curug Nangka
Curug Nangka, yang merupakan bagian dari kawasan wisata alam di Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar sebagai destinasi favorit wisata alam. Namun, kebijakan tarif yang tidak sesuai atau kurang tersosialisasi dapat mengurangi daya tariknya. Untuk menjaga keberlanjutan pariwisata, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola wisata.
Menunggu Tindakan Pemerintah
Keluhan wisatawan terkait harga tiket masuk Curug Nangka menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkomitmen untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Harapannya, pemerintah dapat segera melakukan evaluasi dan menemukan solusi terbaik, sehingga pariwisata Curug Nangka tetap berkembang tanpa membebani pengunjung dan masyarakat lokal.
Dengan penanganan yang tepat, kawasan wisata seperti Curug Nangka diharapkan tidak hanya menjadi tempat wisata yang ramah kantong, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
