Pemerintah Gandeng Konsultan Internasional untuk Tuntaskan Proyek Bayar Tol Tanpa Setop
Kuatbaca.com - Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat implementasi sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Meski sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu, proyek ini belum juga berjalan mulus. Untuk mempercepat penyelesaian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini berencana menggandeng konsultan asing berskala global.
1. Evaluasi Menyeluruh dengan Bantuan Konsultan Independen
Menteri PUPR Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyewa jasa konsultan internasional guna meninjau ulang keseluruhan sistem dan dokumen proyek MLFF. Ia menyebutkan bahwa dokumen yang dimiliki saat ini sangat kompleks dan memerlukan analisis mendalam agar proyek tidak salah arah.
Langkah ini juga diambil untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai standar internasional, terutama karena proyek ini merupakan hasil kerja sama lintas negara antara Indonesia dan Hungaria.
2. Alasan Pemilihan Konsultan Asing
Dody menjelaskan bahwa konsultan asing seperti PwC atau EY (Ernst & Young) dipilih karena proyek MLFF melibatkan badan usaha pelaksana dari Hungaria, yakni Roatex Ltd Zrt, yang beroperasi di Indonesia melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).
Konsultan internasional dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian objektif dan pengalaman dalam menangani proyek serupa di berbagai negara. Diharapkan, dengan adanya pihak ketiga yang independen, proses evaluasi akan lebih transparan dan akurat.
3. Target Penyelesaian Proyek dalam Waktu Dekat
Menteri PUPR menargetkan proses penataan internal dan evaluasi proyek bisa rampung dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak suka menunda pekerjaan, dan berharap proyek ini bisa kembali dilanjutkan dan memasuki fase implementasi tahun ini.
Pemerintah juga baru saja mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 23,32 triliun, sehingga total anggaran kementerian meningkat menjadi Rp 73,76 triliun. Besar kemungkinan, sebagian dana ini akan dialokasikan untuk mempercepat realisasi proyek MLFF.
4. Proyek Bernilai Triliunan Rupiah yang Tertunda
Sistem MLFF ini semula dirancang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo. Proyek ini bahkan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, yang mulai berlaku pada 20 Mei 2024.
Meski begitu, implementasinya tertunda selama lebih dari dua tahun dari target awal operasional pada 2022. Penundaan ini terjadi akibat sejumlah tantangan, mulai dari persoalan internal di tubuh RITS, uji coba teknologi yang belum optimal, hingga persoalan kontraktual.
5. Audit BPK Ungkap Sistem Belum Siap
Dalam laporan audit terbaru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa sistem MLFF saat ini belum ideal untuk diterapkan. Beberapa komponen teknis penting belum dikerjakan, padahal seharusnya menjadi tahap awal sebelum implementasi.
Dody mengakui bahwa proses persiapan sistem sebelumnya berlangsung terlalu tergesa-gesa, sehingga banyak aspek yang tertinggal. Oleh karena itu, kementeriannya kini fokus merapikan aspek legal, teknis, dan tata kelola sebelum proyek benar-benar dijalankan di lapangan.
6. Potensi MLFF untuk Revolusi Transportasi Tol Indonesia
Jika sukses diimplementasikan, MLFF akan membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran tol di Indonesia. Pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol, karena transaksi akan dilakukan secara otomatis melalui teknologi berbasis GPS dan pengenalan plat nomor kendaraan.
Sistem ini akan memangkas waktu perjalanan, mengurangi kemacetan di gerbang tol, serta meningkatkan efisiensi operasional pengelolaan jalan tol. Selain itu, dengan teknologi yang lebih modern, potensi kebocoran pendapatan bisa ditekan seminimal mungkin.
7. Harapan Masyarakat dan Komitmen Pemerintah
Publik menaruh harapan besar pada proyek MLFF sebagai solusi atas permasalahan klasik di jalan tol. Kemacetan yang kerap terjadi di gerbang tol akibat antrean pembayaran bisa diminimalisir, sejalan dengan semangat transformasi digital di sektor transportasi.
Dengan adanya dukungan konsultan global, evaluasi menyeluruh, dan tambahan anggaran, pemerintah optimistis sistem MLFF bisa segera dihadirkan. Yang terpenting, semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.